PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Pendanaan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Balikpapan 2021-2026 akan difokuskan pada penanggulangan banjir. Terutama mengatasi banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. “Kebetulan DAS Ampal ini dikerjakan bersama, menggunakan APBN melalui BWS (Balai Wilayah Sungai), ada dana dari provinsi, dan dana dari kita sendiri (APBD),” kata Sekkot Balikpapan Sayid MN Fadli pekan lalu.

Mantan asisten III Bidang Administrasi Umum Setkot Balikpapan ini berharap pembiayaan DAS Ampal menjadi prioritas. Sehingga pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD (2022), dampak banjir bisa diatasi secara bertahap. “Misalnya banjir sekarang, (tingginya) sedada atau sepinggang, minimal selutut lah pada tahun 2023. Jadi semua dana, daya, dan upaya dikerahkan. Untuk mengatasi banjir di DAS Ampal,” katanya.

Fadli menyampaikan, upaya mengatasi banjir melalui pembangunan fisik bukan satu-satunya hal yang harus dilakukan. Jika ingin mengatasi banjir di DAS Ampal, juga harus memperbaiki wilayah hulu Sungai Ampal. Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang menangani persoalan banjir, melakukan analisis. Terkait upaya apa yang harus dilakukan agar aliran air yang turun ke Sungai Ampal bisa dikendalikan.

Karena jika ingin membangun bendungan pengendali (bendali), saat ini dirasa cukup sulit. “Bendali (seluas) dua hektare di tengah kota, juga susah pembebasan tanahnya. Nah mungkin yang bisa kita lakukan, bagaimana DLH (Dinas Lingkungan Hidup) melakukan penghijauan terhadap wilayah hulu. Supaya air yang turun di wilayah hulu itu bisa diserap dulu oleh penghijauan yang ditanam. Sehingga, menjadi catchment area (daerah tangkap air). Mungkin bagi DAS Manggar maupun DAS Wain,” pesan dia.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Sentra Program Pemberdayaan Dan Kemitraan Lingkungan (STABIL) Balikpapan Jufriansyah mengungkapkan, Pemkot Balikpapan selalu berupaya melakukan pengendalian banjir, akan tetapi lalai dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang jumlahnya semakin minim. “Ketika kita bicara tentang bagaimana pengendalian banjir, tapi juga ternyata kita lalai dengan itu (hutan kota), ini yang menjadi persoalan. Maka paling tidak, dalam RPJMD ini bisa menguatkan kembali itu (RTH),” sebutnya.

Dia menuturkan, berdasarkan konsep peruntukan tata ruang lahan Balikpapan yang mempunyai luas 503,33 kilometer persegi, ditetapkan bahwa 52 persen sebagai kawasan tidak terbangun atau RTH, dan 48 persen sebagai kawasan terbangun. Hal ini, perlu dipertahankan, walaupun kawasan hutan lindung kini di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim. Seperti kawasan DAS Manggar dan DAS Wain, yang dikelola Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan, Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dishut Kaltim.