SAMARINDA–Kebersihan adalah salah satu masalah yang kerap menjadi sorotan, bahkan hingga kini sulit untuk tertangani. Baik dari awal pembuangan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) hingga pengelolaannya di tempat pembuangan akhir (TPA).

Meski sarana pembuangan sampah telah disediakan Pemkot Samarinda, ceceran sampah masih saja terjadi di tepi jalan hingga badan sungai. Sanksi tegas bagi masyarakat hingga pelaku usaha yang membuang sampah sembarangan sejatinya telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) 02/2011 tentang Pengelolaan Sampah. Di mana waktu pembuangan sampah sudah diatur. Dalam beleid tersebut, sanksi tegas berupa denda sebesar Rp 50 juta atau kurungan paling lama tiga bulan telah tertera dengan jelas. Sayangnya, pelanggaran terkait kebersihan masih saja terjadi.

“Tahun 2022 nanti melalui program Pro Bebaya setiap RT punya angkutan sampah berupa gerobak motor. Mau tergabung (lebih dari satu RT) atau per RT juga boleh, jadi enggak ada alasan lagi masyarakat jauh (membuang sampah) dan lainnya,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda Nurrahmani.

Diharapkan setiap RT memiliki armada pengangkut sampah, tidak ada lagi sampah yang tercecer di luar TPS. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kota Tepian akan jauh lebih optimal. Mengingat dalam sehari sampah yang dihasilkan warga Samarinda sekitar 579 ton. “Jadi, nanti kami konsentrasinya tinggal yang di TPS ke TPA. Kalau masih ada yang tercecer itu kan keterlaluan. Itu yang tercecer bisa jadi dunia usaha.

Di dunia usaha kan ada kewajiban untuk buang langsung ke TPA, tapi sepertinya masih banyak yang mucil, cari tempat kosong terus dibuang di situ,” ungkapnya. Melihat persoalan kebersihan yang masih dilanggar, perda terkait kebersihan kembali dirancang. Bahkan sosialisasi sekaligus simulasi yang menyasar dunia industri sedang dilakukan sebelum diberlakukannya produk hukum tentang pengelolaan sampah terbaru itu. “Itu juga sekaligus simulasi yustisi, kalau perda baru sudah ditetapkan, dunia usaha jika tertangkap beda dengan sebelumnya. Bisa Rp 1,5-2,5 juta dendanya,” bebernya.

Dalam penerapannya, jika tertangkap operasi yustisi, sanksi administrasi akan langsung diterapkan. Identitas (KTP) pelanggar ditahan sementara hingga sanksi yang diberikan telah ditebus.

“Kalau sudah bayar baru dikembalikan. Kalau alasan hilang KTP-nya juga enggak akan bisa, karena kami akan kerja sama dengan Diskominfo pakai aplikasi e-kelurahan, dan tercatat jika belum bayar sanksi pembuangan sampah tertib dan ditahan sementara. Itu berlaku ke semua pihak. Namun, untuk dunia usaha yang mucil tidak bisa lagi, mereka harus buang ke TPA,” kuncinya. (*/dad/dra/k16)