Pemkot Bontang berharap pembangunan kilang minyak dilanjutkan. Tentunya dengan dukungan semua pihak, termasuk Pertamina.

BONTANG –Daerah penyangga calon ibu kota negara (IKN) yang baru di Kaltim terus diperkuat. Misalnya di Bontang, yang rencananya dibangun kilang minyak atau grass root refinery (GRR). Megaproyek itu ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRWP Kaltim.

Namun, status rencana pembangunan kilang minyak itu sampai sekarang masih abu-abu. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amiruddin Syam mengatakan, sejauh ini koordinasi dengan pihak yang menggantikan Pertamina yakni Sanurhasta belum tersambung.

“Belum bisa menghubungi perusahaannya. Kami juga berkomunikasi dengan Bappenas untuk meminta bantuan menyambungkan, tetapi belum ada respons dari mereka (perusahaan tersebut),” kata Amiruddin.

Sebelumnya Pertamina, Kementerian ESDM, Bapelitbang Kaltim, Bapelitbang Bontang, Bappenas, dan Sanurhasta melakukan pembahasan melalui video teleconference pada Februari silam. Ini sebagai langkah penyusunan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim dan Bontang.

“RPJMD Kaltim tidak ada perubahan. Terkait di perpres ini menjadi target capaiannya presiden untuk menjadi proyek strategis nasional. Kami diundang untuk mendengarkan dari Pertamina,” ucapnya.

Kala itu hasil pembahasan ialah Pertamina menarik diri dari proyek pembangunan kilang Bontang. Terdapat tiga faktor yang melandasi, yakni permintaan minyak dalam negeri yang menurun, permasalahan lahan, dan belum ada investor yang berminat setelah diputusnya kerja sama perusahaan dari Oman yakni Overseas Oil and Gas (OOG).

“Saat itu Sanurhasta berminat untuk melanjutkan rencana pengembangan refinery di Bontang, sehingga Bappenas tidak melakukan revisi terkait perpres untuk pembangunan kilang di Kota Taman,” tutur dia.

Bappenas pun meminta dukungan Pemkot Bontang dan Pemprov Kaltim untuk menjadikan agenda terkait itu. Namun, hingga sekarang tidak ada tindak lanjut pembahasan dengan Sanurhasta.

“Wali kota dan Bapelitbang sebenarnya berencana mendatangi perusahaan itu. Tetapi karena pandemi, jadi belum ada waktu,” terangnya.

Meski demikian, pemkot berharap perusahaan itu untuk melanjutkan pembangunan kilang minyak Bontang. Tentunya masih dibutuhkan dukungan dari Pertamina terkait pembeliannya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin menerangkan, kilang minyak Bontang memiliki nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan minyak di wilayah timur Indonesia. Sebesar 300 ribu barel per hari. Dengan nilai investasi USD 14,9 miliar.

“Ini rencana awal. Saya enggak tahu kelanjutannya. Tapi, pemerintah akan melakukan pembangunan kilang minyak di Bontang,” katanya dalam rapat daring pekan lalu.

Dia mengungkapkan, salah satu wujud keseriusan pemerintah daerah menyukseskan proyek tersebut, pembangunan kilang minyak Bontang masuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Bontang. Megaproyek itu ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRWP Kaltim. Selain itu, rencana pembangunan GRR Bontang telah diakomodasi dalam revisi RTRW Bontang yang dituangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019. Bahkan telah masuk Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang perlu dituntaskan.

Menurut dia, Pemkot Bontang telah mencadangkan lahan sekira 1.000 hektare. Selain itu, kebutuhan pembangunan kilang bisa memanfaatkan lahan eks PT Badak Natural Gas Liquefaction seluas 400 hektare. Dengan kebutuhan dana sekira Rp 197,59 triliun.

Aswin mengatakan, rencana pembangunan kilang minyak Bontang dibiayai dengan skema pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Target, semula GRR Bontang dioperasikan pada 2024. “Perkembangan terakhir, saya tidak tahu, apakah lanjut atau tidak,” tandasnya. (*/ak/dwi/k16)