TANA PASER – Melonjaknya kasus Covid-19 di Kabupaten Paser menjadi perhatian DPRD Paser dengan memanggil Satgas Penanganan Covid-19. Sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan pemakaman korban Covid-19 mengemuka. Di antaranya, diduga ada pungutan biaya. Hal ini menjadi perhatian khusus DPRD Paser.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser Basri Mansyur mengatakan, masyarakat ada yang mengeluh terkait pemakaman Covid-19 yang dialami keluarganya. Ada yang menyebut petugas meminta bayaran. “Ini bagaimana? Apakah berbayar memang atau sudah ditanggung satgas pemakamannya,” kata Basri Mansyur, Selasa (13/7).

Politikus Partai Golkar itu tidak ingin muncul persepsi masyarakat bahwa ada pungutan liar (pungli) terkait proses dan biaya pemakaman jenazah pasien Covid-19. “Perangkat daerah terkait harus memberikan rinciannya. Ada stempelnya jika memang resmi, bukan terjadi deal-dealan. Nanti bisa suka-sukanya petugas,” tutur Basri.

Sementara itu, anggota Komisi I Muhammad Saleh menegaskan bahwa kepala desa tidak seharusnya memberikan izin kepada pihak keluarga pasien Covid-19 yang meninggal untuk dikubur sendiri. Jika kades tetap mengizinkan, bupati bisa memberikan teguran.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyarankan untuk tim satgas yang akan menggelar razia, agar mengurangi jumlah petugas atau membagi di sejumlah titik. Jangan sampai ingin membubarkan kerumunan yang terjadi, malah justru petugas yang berkerumun. “Saya rasa bisa dibagi petugasnya di mana-mana titiknya, jadi tidak terlalu ramai tiap tim," kata Saleh.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Paser Kompol Sarman menegaskan, tidak boleh ada pembayaran untuk pemakaman Covid-19. Apalagi sampai ada negosiasi harga. Hal ini akan ditelusuri dan diselidiki oleh pihak berwajib, khususnya untuk laporan yang sudah masuk.

Koordinator Tim Gabungan Satgas Penanganan Covid-19 Paser itu juga menegaskan, prokes di kecamatan masih lemah. Hanya di ibu kota kabupaten yang rutin razia. “Saat saya di Kecamatan Long Ikis salat di masjid pinggir jalan. Saya pakai masker, justru saya yang ditegur pengurus masjid. Sempat ditanya saya kerja apa, dan saya jawab satpam,” beber Sarman. 

Sarman juga menyayangkan masih ada pejabat daerah dan perangkat desa yang justru tidak memberikan contoh kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Paser Amir Faisol mengatakan, kini bukan saatnya saling menyalahkan. Secara nasional Covid-19 ini di luar perkiraan. Dua bulan terakhir yang meninggal dua kali lipat dari sebelumnya. Pernah sehari empat orang.

Yang dirawat lebih dari kapasitas yang ada. Daerah berencana menambah kapasitas ruang isolasi. Kasus terakhir didominasi OTG.  Kenapa kasus di Paser terus naik? Sepanjang masih tidak ada lock down, orang dari luar bisa masuk. Itu berpotensi jadi penyebaran virus corona. “Prokes juga tidak seluruhnya dipatuhi,” kata Amir. (jib/kri/k16)