BALIKPAPAN–Kinerja tim gabungan dari kepolisian, kejaksaan, hingga kementerian dalam menyigi jalan rusak di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), dinanti. Selain mengungkap adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan jalan rusak, tim gabungan diharap merumuskan skema penanggulangan agar masalah serupa tak terulang.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi mengungkapkan, tim gabungan telah bekerja di lapangan. Mereka sedang memetakan penyebab kerusakan jalan yang salah satunya akibat aktivitas tambang batu bara di Desa Tanah Datar. “Tim sinergis juga sedang menjajaki untuk pembuatan settling pond (kolam pengendapan) di lokasi tambang. Dan pembersihan kolam endapan lumpur yang sudah tertutup endapan lumpur. Sementara satu perusahaan. Dan yang lain sedang dilakukan pendataan oleh tim kami,” ungkapnya kepada Kaltim Post,Selasa (13/7).

Dia menerangkan, salah satu permasalahan kerusakan jalan di Tanah Datar karena daerah resapan air di bagian hilir atau rawa. Sebelumnya menjadi tampungan air, namun berubah fungsi atau ditimbun. Mengakibatkan air dari daerah hulu tidak bisa mengalir dengan lancar. Ditambah adanya pertambangan tidak ramah lingkungan yang tidak mengolah limbah hasil galian.

Menurut dia, mestinya tiap perusahaan tambang memiliki settling pondatau kolam pengendapan. Agar sedimentasi hasil galian tidak menutupi drainase jalan. Berdasarkan data yang dimiliki BBPJN Kaltim, terdapat 13 perusahaan yang beroperasi di kawasan Tanah Datar. Settling pond yang akan dibangun ini diarahkan ke Sungai Karang Mumus di Samarinda.

Junaidi menegaskan, sembari dilakukan penanganan masalah pada tambang yang berada di sekitar jalan tersebut, juga dilakukan perbaikan konstruksi jalan. Seperti saat ini,

sedang dilakukan persiapan mengerjakan cross drain atau saluran drainase bawah tanah. Drainase ini menghubungkan saluran dari Bandara APT Pranoto ke saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Siring. Hingga kemarin, pencetakan box culvert (beton gorong-gorong) pembangunan cross drain masih dilakukan. Nantinya cross drain itu, hanya untuk mengalirkan air dari kanan ke kiri jalan. “Agar ada keseimbangan debit air. Dan mengurangi dampak banjir,” ujar Junaidi.

Pria yang sebelumnya bertugas sebagai kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak ini menambahkan, ada sekitar 30 cross drain yang rencananya dipasang sepanjang jalan Desa Tanah Datar. Nantinya, pada setiap lintasan memiliki panjang 12 meter. Berdasarkan perencanaan yang disusun, pengerjaan cross drain akan dimulai awal Agustus mendatang. “Tapi penampang diperlebar dan kedalamannya kami buat lebih dalam. Agar bisa mengalirkan air dari sekitar Bandara APT Pranoto dan genangan di rencana Hotel ITCHI,” jelas dia.  

Secara simultan, pihaknya melakukan penutupan lubang-lubang yang berada di sepanjang jalan nasional itu.“Pokoknya setiap ada lubang, kami ratakan dulu. Dan kebanyakan lubang di bagian tepi aspal,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 BBPJN Wilayah 2 Kaltimra, Teuku Surya Dharma menjelaskan, saat ini sudah dilakukan mobilisasi alat-alat berat untuk perbaikan jalan. Drainase sepanjang 21 kilometer akan dibangun yang membentang dari Simpang Tiga Lempake, Samarinda hingga Simpang Tiga Sambera, Kutai Kartanegara. Upaya ini diharapkan membuat aliran air lancar sehingga menghindari jalan rusak parah.

"Paket kontrak preservasi Jalan simpang 3 Lempake, - Sambera Santan sudah ditandatangani, kontrak Rp 227 miliar oleh PT Bumi Karsa, selama tiga tahun. Pada 2021 sampai dengan 2023," ucap Teuku Surya. Lanjut dia, pengembalian kondisi jalan dan pembersihan saluran juga mulai dilakukan. Progres pemasangan gorong-gorong di depan Bandara APT Pranoto sudah 40 persen.

Drainase akan dibuat dengan lebar 2 meter sepanjang 2 kilometer. Masyarakat pun diharapkan bisa bekerja sama untuk mendukung pembangunan jalan ini. Menurut dia, kerusakan jalan pada pekan lalu akibat masyarakat yang tidak sabar menunggu penanganan pihak BBPJN.  "Sehingga, mereka menggali sendiri badan jalan, nah akibat beban lalu lintas yang berat dan padat, maka jalan bisa rusak seperti itu," bebernya.

Jalan rusak di Desa Tanah Datar menjadi akses utama antar-kota di kawasan selatan dengan wilayah utara di Kaltim. Akses ini menghubungkan Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, hingga Berau. Pasokan logistik begitu bergantung dengan kondisi jalan ini. Banyaknya pasokan logistik yang mesti lewat, membuat kendaraan yang lewat di jalan ini bermuatan berat melebihi kapasitas jalan. Di sisi lain pengupasan lahan hingga kegiatan ilegal menjadikan jalan menjadi jalur hauling batu bara. Sehingga memperparah kondisi jalan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Christiannus Benny mengatakan, terkait kerusakan jalan di Tanah Datar, pada dasarnya tambang yang memiliki konsesi di Tanah Datar, sudah melakukan kegiatan pertambangan sesuai aturan. "Yang jadi masalah adalah pematangan lahan masyarakat karena berada di kawasan tidak berizin," jelasnya. Benny mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan data. Dari berbagai hasil koordinasi, sudah dikumpulkan 26 titik tambang ilegal. Hal ini, berdasarkan laporan dari para pemilik konsesi. "Itu termasuk juga yang di Tanah Datar," katanya. (nyc/kip/riz/k8)