SAMARINDA–Pemkot terus mematangkan persiapan untuk mengondisikan usul kegiatan multiyears contract (MYC) atau kontrak tahun jamak, yakni pembangunan terowongan di kawasan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, dan pembangunan pintu air di hilir Sungai Karang Mumus (SKM). Dua megaproyek itu harus masuk dalam dokumen RPJMD, hingga dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi mengatakan, saat ini masih tahap pembahasan, karena dua proyek itu perlu kesepakatan segera. Baik antar-OPD teknis. Selain itu, perlu sinkronisasi antara OPD teknis, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan TAPD karena berkaitan penganggaran. "Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan wali kota hingga diserahkan ke DPRD untuk pembahasan. Karena dokumen kegiatan harus masuk RPJMD hingga KUA-PPAS agar bisa dianggarkan. Apalagi dokumen detail desain atas dua proyek itu belum ada, baru persiapan pra-feasibility study (FS). "Apakah bisa dokumen pra-FS bisa menjadi dasar, di mana nanti bisa beriringan dengan pengadaan kegiatan perencanaan desain. Perlu dimatangkan lebih lanjut," ucapnya.

Dia menyebut, karena megaproyek menyangkut tahun jamak, tiap tahun ada perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran, termasuk sumber dana. Bahwa agenda persiapan terus dilakukan lewat beberapa kali rapat antar-OPD dan TAPD, termasuk memastikan apakah kedua proyek bisa diakomodasi keseluruhan atau salah satu. "Minimal minggu kedua Juli sudah ada kejelasan, karena KUA-PPAS akan diajukan ke DPRD untuk pembahasan," ucapnya.

Sementara itu, soal tahapan RPJMD, Ananta menyebut sudah mencapai tahap rancangan, yakni berkoordinasi dengan tim di pemerintah provinsi untuk menyinkronkan dengan RPJMD Pemprov Kaltim. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah yang ditargetkan digelar minggu ketiga Juli. "Tahapan terus berjalan meliputi penyusunan rancangan akhir hingga penetapan yang hasilnya disepakati dan bentuk Peraturan Daerah (Perda) RPJMD 2022–2026, batas akhirnya 26 Agustus mendatang, atau enam bulan sejak wali kota dan wakil wali kota dilantik," tegasnya.

Dikonfirmasi soal sejauh mana dokumen dua mega proyek tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hero Mardanus Satyawan mengatakan, dua pra-FS sudah dikerjakan, yakni survei kondisi di lapangan oleh tim teknis. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa detail engineering design (DED), rencana diusulkan di APBD perubahan. "Kami pasti siap. Bahkan sudah beberapa kali koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan lokasi rawan longsor," kuncinya. (dns/dra/k8)