Dahinya mengernyit. Sorot matanya tajam dan teliti. Wali Kota Samarinda Andi Harun mendatangi sebuah bangunan semipermanen di jalan akses menuju TPA Sambutan, Selasa (13/7). Di tempat itu, sekelompok orang beristirahat sambil berbincang.

 

SAMARINDA–Andi Harun kemudian berbincang dengan seorang koordinator kelompok, menanyakan seluk-beluk aktivitas dan kepemilikan lahan.

Sekitar 15 menit berselang, rombongan bergerak menuju TPA Sambutan. Di sana, hasil inspeksi mendadak (sidak) dugaan aktivitas tambang ilegal yang merusak akses jalan didiskusikan. Mencari cara dan menyusun langkah untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah di akses yang dibangun pemerintah.

Pria yang akrab disapa AH itu menyebut, kegiatan sidak berdasarkan laporan tim DLH yang kesulitan akses masuk mobil angkutan sampah dari Jalan Sultan Sulaiman menuju TPA Sambutan. Dugaan sementara, akibat aktivitas tambang ilegal karena jalur sepanjang 5 km itu ditemukan dua galian “emas hitam”, tepat beberapa meter dari tepi jalan. "Kami minta asisten III Pak Ali Fitri untuk menginventarisir lahan-lahan yang sudah dibebaskan, baik akses menuju TPA, dan TPA itu sendiri bersama OPD teknis beserta pemerintah kecamatan dan kelurahan," ucapnya.

Dia menargetkan, dalam satu-dua hari ke depan bisa diketahui dengan jelas dilengkapi dokumen tentang kepemilikan lahan tersebut. Mana kala terungkap bahwa jalur hauling tambang ilegal tersebut betul ada di lahan pemerintah, tentu dilakukan langkah pengamanan. "Jalan dibangun dengan APBD. Maka untuk mengamankan aset jalan yang sudah dibangun dan kelancaran aktivitas pengangkutan sampah, berbagai aktivitas yang mengganggu akan dihentikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala DLH Samarinda Nurrahmani menyebut, sesuai arahan wali kota, pihaknya bertahap memindahkan pembuangan sampah dari TPA Bukit Pinang ke TPA Sambutan. Namun, nyatanya keluhan datang minggu lalu dari pihak swasta yang bekerja mengangkut sampah, akses TPA sulit dilintasi karena rusak parah. 

"Saat ini mobil angkutan sampah ukuran kecil sudah masuk, ke depan jika jalan sudah beres dan baik, truk besar masuk, sehingga aktivitas pembuangan bisa dipindahkan sepenuhnya ke sini," singkatnya.

Dia menceritakan bahwa sudah mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal di kawasan itu beberapa bulan lalu. Namun, karena berkaitan dengan tambang dan ditakutkan ada konflik kepentingan dengan berbagai pihak, masalah itu dilaporkan ke wali kota. "Konflik sosial tinggi, makanya kami laporkan ke wali kota. Kami ingin tidak ada tambang lewat jalur ini. Tentunya agar akses lebih mudah," jelasnya.

Tahun lalu, Dinas PUPR menggelontorkan Rp 18 miliar untuk meningkatkan jalan tersebut, dari jalan setapak menjadi teleport serta diperkuat beberapa titik tebing. Nyatanya, beberapa ruas rusak parah dan menjadi kubangan. Di dua titik galian tambang juga tidak terlihat aktif, namun alat berat ekskavator terparkir di sekitar lokasi. (dns/dra/k8)