SAMARINDA–Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Pinang di Kecamatan Samarinda Ulu memang sudah tak representatif lagi. Hal itu pun dibenarkan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda. Seharusnya, TPA di Jalan P Suryanata tak dioperasikan sejak 2013. Kelebihan kapasitas menjadi penyebabnya.

TPA Sambutan menjadi opsi pengalihan pembuangan sampah di Kota Tepian. Sayangnya, TPA yang direncanakan bisa beroperasi pada 2014, justru belum berfungsi maksimal. Sampah ibu kota Kaltim pun masih banyak yang tertumpuk di TPA Bukit Pinang.

Kepala DLH Samarinda Nurrahmani menuturkan, sebenarnya TPA Sambutan sudah bisa digunakan. Namun, tidak dapat digunakan untuk menampung sepenuhnya sampah warga Samarinda. Sebab, proses pembebasan lahan akses jalan belum rampung. Belum selesainya pembebasan lahan, membuat setengah akses jalan dipasang portal pemiliknya. Sehingga, armada pengangkut sampah berukuran kecil saja yang dapat melintas. Masalah lainnya yakni kondisi badan jalan yang belum ditingkatkan. Ketika hujan, truk pengangkut tak bisa menuju pit pengolahan sampah.

"Tapi dengar-dengar insyaallah segera diselesaikan, karena peta bidang sudah ada. Bisa jadi bulan ini sudah bisa dibayar," jelas perempuan yang akrab disapa Yama itu. Jika permasalahan lahan telah terselesaikan, Pemkot Samarinda segera melakukan penyemenan akses jalan ke TPA. Nantinya pembuangan sampah akan lebih dialihkan ke TPA Sambutan.

Meski nantinya digunakan, menurut Yama, TPA Sambutan hanya sebagai TPA transit. Kapasitas penampungan sampah tidak akan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. "Maksudnya TPA transit itu soal rentang waktunya, kalau ada pengurangan sampah dalam jumlah banyak, paling tidak sekitar lima tahun ke depan harus buka pit baru. Tapi itu sulit karena badan airnya sudah tertutup, harus mencari lokasi baru," jelasnya.

Menyikapi masalah daya tampung TPA, DLH kini tengah mempertimbangkan pengusulan dua lokasi baru. Yakni di Palaran dan Batu Cermin. Dua lokasi baru itu diharapkan dapat memenuhi standar kriteria pusat, sehingga dapat dibangun oleh pemerintah pusat.

"Sebenarnya sudah direncanakan untuk dua tempat, tapi orientasinya dengan standar pusat," kuncinya. (*/dad/dra/k8)