PROKAL.CO,

SAMARINDA–Langkah DPRD menelisik karut-marut tata kelola aset Pemkot Samarinda masih terus berlanjut. Verifikasi administrasi dan faktual sebaran aset yang jadi pijakan awal dipastikan beres. Kini, para legislator bakal mencocokan data awal yang dikumpulkan dengan data yang dikantongi pemerintah, dan tercatat di Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD).

“Pengumpulan data sudah, hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak kecamatan se-Samarinda,” ucap anggota Panitia Khusus (Pansus) Aset Suparno, (12/7). Dari data awal itu, penataan administrasi aset dinilai teramat berantakan. Terakumulasi dari pembenahan yang tak tuntas dan menumpuk sejak dulu.

Sebelum mengomparasikan data yang dikantongi pansus aset, dewan bakal menata data sesuai kategorinya. Semisal aset lahan pemerintah sesuai legalitasnya, dari hanya berbekal SPPT (surat  pernyataan penguasaan tanah), atau segel hingga sertifikat. “Ada juga wakaf warga,” lanjutnya.

Untuk aset tanah yang berasal dari wakaf warga, ada yang belum disertifikasikan menjadi aset pemerintah. Tak pelak, aset tersebut kini buram statusnya lantaran si pemberi lahan telah tutup usia. “Sudah lama awal 2000-an tanah diwakafkan. Belum besertifikat sampai sekarang. Itu juga jadi pertanyaan dasar kami kenapa kok dibiarkan berlarut,” tutur politikus PAN Samarinda itu.

Jika data yang diakumulasikan dari setiap kecamatan di Samarinda sudah tertata, baru mereka menggelar hearing dengan BPKAD selaku intansi yang bertugas mengelola aset daerah. Dari hearing itu dewan bisa menentukan advis apa yang bisa diterbitkan dalam penyampaian hasil akhir pansus nantinya. “Kami perlu tahu dulu apa kendalanya. Dari situ baru bisa tentukan saran dan kebijakan apa yang harus diambil,” pungkasnya. (ryu/dra/k8)