Peliput:

M Ridhuan

Nofiyatul Chalimah

 

 

Perkembangan koperasi di Kaltim banyak menemui pasang surut. Beberapa berjaya dengan usaha mereka. Sebagian lagi mati suri bahkan terancam bubar.

 

JUNI lalu Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Balikpapan merilis, dari 478 koperasi yang aktif, 98 koperasi terpaksa akan dibubarkan. Koperasi yang terancam dibubarkan karena tidak lagi melaporkan kegiatan rapat anggota tahunan (RAT) selama lima tahun.

Mereka semua berbentuk koperasi simpan pinjam. Secara bertahap, pembubaran koperasi bakal dinonaktifkan melalui Online Data System (ODS), lalu diumumkan kembali kepada pengurus koperasi.

Namun, di antara persoalan yang mengemuka, ada kelompok masyarakat yang yakin koperasi masih mampu memberikan kesejahteraan khususnya kepada anggota. Mereka pun membentuk koperasi baru. Salah satunya Adi Siswanto, warga Kariangau, Balikpapan Barat. Yang pada 17 Juni lalu baru saja membentuk Koperasi Samudra Artha Kencana. “Koperasi ini menjadi satu-satunya yang aktif di Kariangau. Dulu ada, tapi dari tahun 90-an vakum,” kata Adi Siswanto selaku ketua koperasi.

Baginya, membentuk koperasi mudah. Persyaratan seperti pembuatan akta dari notaris, nama koperasi dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum-HAM), nomor pokok wajib pajak (NPWP), hingga surat izin usaha dan surat dari Dinas Koperasi UMKM, dan Perindustrian bisa diurus tanpa birokrasi yang berbelit-belit. “Yang sulit adalah mencari pengurus yang punya integritas tinggi,” katanya.

Pengalaman di banyak organisasi, dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelurahan, menjadi ketua di karang taruna, hingga memimpin sebuah perusahaan suplier dan material membuatnya yakin, hanya lewat pengurus yang berintegritas, koperasi bisa berkembang. “Karena akar masalah banyak koperasi vakum hingga bubar karena pengurusnya sendiri,” ujarnya.

Adi menyebut, saat ini baru ada lima orang di dalam koperasinya. Mereka adalah pendiri. Tiga orang pengurus inti, dia sebagai ketua, Riduwan sebagai sekretaris, dan Apriyanto sebagai bendahara. Selebihnya, kata Adi, ada 20 orang lain yang menunggu untuk dimasukkan dalam keanggotaan. “Kami masih menunggu operasional. Investor sudah ada,” katanya.

Mendirikan koperasi di Kariangau disebut punya potensi besar untuk berkembang. Sebab, kawasan ini merupakan jantung ekonomi dan industri di Balikpapan. Banyak perusahaan mulai level lokal hingga multinasional ada di Kariangau. “Sayangnya masih banyak masyarakat Kariangau tidak memiliki akses ke perusahaan. Jadi, lewat koperasi ini bisa dilakukan,” ucapnya.

Koperasi Samudra Artha Kencana disebut akan fokus pada usaha simpan pinjam khususnya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun di sisi lain, mereka juga akan memanfaatkan banyaknya perusahaan yang eksis untuk mendapatkan tender pekerjaan. Hal itu diyakini bisa membesarkan koperasi ke level yang lebih luas. “Jadi kami sudah data, ada seratus lebih pelaku UMKM di Kariangau. Mereka ini nanti kami tarik jadi anggota,” tuturnya.

Pria 36 tahun itu juga tak menampik, banyak koperasi yang bubar karena masalah kredit macet di usaha simpan pinjam. Itu sebabnya, untuk tahun-tahun awal, pinjaman lunak jangka pendek ke anggota baru hanya dibatasi hingga Rp 1–3 juta. Semua tanpa agunan. Agunan baru diterapkan jika pinjaman di atas Rp 4 juta. “Kami tidak ingin menjadi rentenir berkedok koperasi. Kami menerapkan bagi hasil. Dan persoalan kredit macet ini kan kembali lagi ke pengurus,” ujarnya.

Karena itu, setiap pengurus akan menandatangani pakta integritas. Juga ke anggota, koperasi disebut tidak hanya akan menyalurkan pinjaman, tapi juga membantu anggota agar usahanya ikut berkembang. Seperti menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan calon konsumen.

“Kami tujuannya pemberdayaan masyarakat. Banyak perusahaan di sini (Kariangau), di mana segala keperluan sebenarnya bisa dipenuhi oleh produk lokal sini saja, misal soal makan saja perlu katering,” jelasnya.

Meski di saat banyak usaha yang bangkrut di kala pandemi Covid-19, Adi yakin koperasinya bisa bertahan. Bahkan dengan hadirnya koperasi, dirinya berharap bisa membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM untuk bisa tetap hidup. “Ini saatnya koperasi hadir untuk menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Dirinya enggan disebut jika kehadiran koperasinya semata-mata hanya untuk mengharapkan hibah dari pemerintah. Itu disebut sudah diantisipasi dari awal niat mendirikan koperasi. Sebab, bagaimana pun, hibah atau bantuan apa pun yang diterima koperasi tetap harus dipertanggungjawabkan.

“Saya sudah bicara pada awal ke pengurus. Kita mendirikan koperasi bukan mengharap bantuan dari pemerintah. Justru dengan hadirnya kita ini bentuk kontribusi ke pemerintah,” tegasnya.

Mengutip data dari Kaltim Dalam Angka 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tren koperasi di Benua Etam sejatinya meningkat. Itu berkaca dari 2019 terdapat 5.498 koperasi menjadi 5.588 koperasi pada 2020. Namun sayang, banyaknya jumlah koperasi tidak dibarengi dengan angka keaktifan para koperasi itu. BPS mencatat, tahun lalu hanya 2.794 koperasi yang aktif atau sekitar 50 persen dari total koperasi.

Angka-angka itu mendapat respons dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek. Dia menilai, koperasi di Kaltim secara kuantitas tidak memperlihatkan tren positif. Di mana angka koperasi yang aktif hanya setengah dari total yang ada.

Namun, secara kualitas cukup meyakinkan. Itu karena adanya dukungan kebijakan pemerintah yang memperkuat koperasi. Terutama yang masih bisa dikembangkan. Dan membubarkan koperasi yang pasif. “Ini yang membuat koperasi di Kaltim tetap eksis,” kata Donna.

Eksistensi koperasi dari masa ke masa pun disebut ikut andil dalam membantu masyarakat. Khususnya di sektor usaha simpan pinjam. Dan itu disebutnya sudah menjadi brand image di masyarakat. Jika koperasi adalah tempat meminjam dana secara mudah dan terjangkau selain di bank. “Kebanyakan yang meminjam pun sifatnya oleh kalangan masyarakat dengan usaha mikro kecil. Jadi ini sangat membantu mereka bertahan,” sebutnya.

Donna berharap pemerintah bisa selalu mendampingi koperasi. Serta melakukan upaya mendukung koperasi agar bisa lebih mandiri. Pengawasan yang baik juga bisa menjamin koperasi bisa ikut andil dalam membantu program pemerintah dan tidak menjadi beban karena hanya mengandalkan bantuan pemerintah.

“Setiap institusi yang layak berkoperasi harus memiliki badan usaha koperasi. Karena koperasi tidak sebatas mengemban misi ekonomi, tapi ada misi sosial dan gotong royong di dalamnya. Sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia pada umumnya,” bebernya.

SERIUSI PEMULIHAN UMKM

Pandemi Covid-19 mengacaukan sektor-sektor penggerak ekonomi. UMKM merupakan yang terkena pukulan paling telak. Padahal, kontribusinya pada perekonomian dalam negeri sangat signifikan. Kini pemerintah berupaya memulihkan kinerja UMKM.

Hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 23,1 persen dari total 195.099 responden mengalami penurunan omzet. Data itu senada dengan hasil survei Asian Development Bank (ADB). Yakni, 30,5 persen UMKM mengalami penurunan permintaan domestik dan 48,6 persen tutup sementara.

“Langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah melalui stimulus modal kerja. KUR (kredit usaha rakyat) dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia memerinci bahwa pada masa pandemi tahun lalu, nasabah UMKM yang menerima KUR mendapatkan tambahan subsidi bunga 6 persen. Dengan demikian, pada April–Desember 2020, suku bunganya menjadi 0 persen. Selain itu, pemerintah membentuk skema KUR super mikro untuk pekerja yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) dan ibu rumah tangga yang punya usaha mikro.

Tahun ini pemerintah memperpanjang pemberian subsidi dengan tambahan bunga sebesar 3 persen dan menunda angsuran pokok. Selain itu, ada relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan tenor dan penambahan plafon KUR menjadi Rp 253 triliun.

Keseriusan pemerintah untuk membangkitkan UMKM terefleksi pada anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi anggaran program PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun. Tahun lalu realisasi PEN berkisar Rp 579,78 triliun.

Khusus untuk dukungan terhadap UMKM telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp 184,83 triliun. Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi diberikan melalui enam stimulus. Di antaranya, subsidi bunga UMKM dan bantuan produktif usaha mikro.

“Pemerintah memprioritaskan pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja,” tutur Airlangga.

Terpisah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyatakan bahwa produktivitas dan daya saing UMKM masih rendah. Itu merupakan masalah klasik. Sebab, mayoritas kegiatan usahanya dilakukan perorangan. Alasan tersebut membuat UMKM tidak mampu bersaing di pasar.

“Makanya, koperasi bisa menjadi model bisnis dengan berbasis UMKM,” ungkapnya. Menurut dia, koperasi akan berfungsi mengonsolidasi berbagai usaha kecil menjadi skala ekonomi. (rom/k16)