Mencuat wacana evaluasi terhadap kinerja Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (ProP2KPM) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

 

PENAJAM-Desakan evaluasi dipicu adanya penilaian kinerja program tersebut yang tidak signifikan berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang besar untuk membiayai ProP2KPM, yang tahun lalu saja hampir Rp 11 miliar.

“Besaran operasional untuk program ProP2KPM yang cukup membebani anggaran apakah sudah sebanding lurus dengan output yang dihasilkan, mengingat Kementerian Desa sudah mengalokasikan program pendampingan di seluruh desa,” kata Ketua Forum Pendamping Desa Kaltim Eko Cahyo Riswanto kepada Kaltim Post, Minggu (11/7).

Eko yang memulai mengajukan wacana evaluasi program ini. Ia beralasan, kurang lebih setahun berdiri program ini harus dilakukan evaluasi sebab di tengah pandemi Covid-19 apakah program ini masih menjadi prioritas. Di samping itu, alokasi anggarannya jika dikalkulasikan 54 kelurahan dan desa dikalikan Rp 200 juta totalnya Rp 10,8 miliar.

“Kami contohkan di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, PPU, Program Kampung Batik terkesan seperti program yang dipaksakan mengingat desa tersebut bukan desa pengrajin batik. Bisa kita sama-sama monitoring apakah ada pembatikan di desa tersebut,” kata Eko.

Contoh lainnya, ia menunjuk di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, PPU yang jadi fokus utama karena adanya indikasi korupsi dana Covid-19. Program ProP2KPM digunakan untuk kursus menjahit dan pengadaan alat sampah. “Apakah ini menjadi prioritas semangat pemberdayaan? Jika tujuannya untuk meningkatkan mutu pemberdayaan sebagai sarana lebih efisien jika pendamping desa yang ada diberikan tambahan insentif atau pendapatan agar lebih bisa meningkatkan kinerja pemberdayaannya,” kata dia.

Menurutnya, program ProP2KPM ini, dijalankan tanpa output kegiatan yang jelas, apa dampak langsung yang dirasakan masyarakat, sementara di Kementerian Desa ada indeks desa membangun (IDM) sebagai alat ukur perkembangan pendampingan di desa.

Sebagai ketua Forum Pendamping Desa Kaltim ia ingin menanyakan langsung kepada Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU dan DPRD. Pertanyaannya, program yang cukup menghabiskan anggaran ini selama 1 tahun berjalan apa output yang dihasilkan? Karena di era pandemi Covid-19, masyarakat butuh penguatan ekonomi. “Jika diizinkan kami siap melakukan penelitian ilmiah dengan metode survei dampak program ProP2KPM bagi masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris DPMD PPU Usep Supriatna yang dihubungi kemarin mengatakan, tidak ada Forum Pendamping Desa Kaltim. “Kami sudah konfirmasi ke kawan-kawan di Konsultan Pendamping Wilayah Kaltim, Satker P3MD dan Plt Kepala BPPMDDTT,” kata Usep. Namun, soal kinerja ProP2KPM ia membeberkan output-nya ada 82 jenis pelatihan dengan 1.192 masyarakat yang dilatih sesuai kompetensi dan potensi selama 2020. Ia membantah pernyataan Eko yang menyebut IDM adalah alat ukur kemajuan pembangunan desa.(ari/far/k15)