Buka-tutup pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan pemerintah terkait upaya penanganan pandemi corona membuat pelaku usaha di bidang biro perjalanan wisata terpukul. Banyak pelancong memilih menunda hingga membatalkan perjalanan.

BALIKPAPAN–Ketua Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Balikpapan Tan Lili mengatakan, pihaknya baru saja merasakan bisnisnya bergerak positif. Namun, pada periode kedua 2021 kembali diuji seiring diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat. Dia berharap, pemerintah bisa menangani Covid-19 dengan baik. Jangan sampai, kondisi tersebut terus-terusan terjadi.

“Nanti buka, tidak lama dibatasi lagi. Kami pengusaha ini butuh kepastian, jangan dibuat bingung. Banyak agen travel saat ini tutup. Kami yang besar saja kesulitan,” bebernya, Jumat (9/7).

Sementara itu, Ketua DPD Asita Kaltim I Gusti Bagus Putra menyatakan saat ini pariwisata lokal tidak dapat berbuat banyak, meski sempat berjalan sebelum adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kaltim. “Mulai dari penjualan tiket pesawat, kamar hotel dan paket pariwisata betul-betul tidak bisa bergerak,” ujarnya.

Dia membeberkan, dari 176 biro perjalanan yang tergabung dalam Asita Kaltim, hanya 10 persen yang masih bertahan dengan karyawan meskipun dalam jumlah sedikit. “Dulu saya punya enam karyawan, sekarang tinggal berdua dengan anak saya. Itu yang memiliki kantor sendiri, kalau yang menyewa mustahil bisa bertahan,” katanya.

Selanjutnya, dia mengungkapkan, para pemilik biro perjalanan lain telah banyak yang beralih profesi karena telah mem-PHK seluruh karyawan dan menutup usahanya. “Mereka berusaha untuk bekerja lain supaya tetap dapat bertahan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan sharing antar-pelaku usaha terkait penyusunan paket wisata dan melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan dan uji kompetensi. Di sisi lain, dia menilai, sertifikasi cleanliness, healthy, safety, environment sustainability (CHSE) belum banyak mendorong masyarakat untuk kembali berwisata. “Apalagi sekarang ada syarat PCR (dari dan menuju Kaltim), itu kan mahal,” terangnya.

Adapun, dia mengharapkan, vaksinasi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan optimal sehingga dapat membantu memulihkan pandemi Covid-19. “Kita yakin ke depan akan normal kembali apabila vaksin berjalan baik, cuma waktunya kita belum tahu,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyentil sejumlah pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerjanya selama PPKM darurat. Menurut dia, kebijakan itu tidak tepat. Sebab, pengetatan yang dilakukan pemerintah melalui PPKM Darurat hanya berlangsung kurang dari sebulan.

"Kami ingatkan kepada pengusaha bahwa PPKM ini baru berlangsung dalam dua minggu. Tanggal 3 Juli sampai tanggal 20. Sehingga, kalau melakukan PHK dalam dua minggu ini menurut saya bukan sesuatu yang sesuai," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7).

Terlebih, pemerintah tak melakukan lockdown total dan masih memperbolehkan sektor-sektor tertentu tetap beroperasi, baik secara terbatas maupun secara penuh, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Sektor esensial dapat beroperasi, tentu sektor-sektor lain kami lihat secara kasus per kasus. Kalau ada yang lakukan PHK hanya karena PPKM Darurat, menurut pemerintah ini bukan sesuatu hal yang pada tempatnya," imbuh dia.

Airlangga juga memastikan bakal terus memantau sektor-sektor terdampak dan mencari solusi agar tidak terjadi PHK. Menurut dia, pemerintah juga telah memberikan banyak fasilitas untuk meringankan beban pengusaha.

"Bantuan dari segi perbankan dan juga terkait usaha kecil dan menengah telah diberikan. Seperti memberikan subsidi bunga, misalnya 3 persen. Sehingga, tentu kalau ada kasus PHK harus dilihat kasus per kasus. Tidak digeneralisasi," jelasnya.

Di luar itu, pemerintah juga bakal menambah bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk beras sebanyak 10 kg. "Ini diberikan kepada 20 juta masyarakat, di mana 10 juta merupakan penerimaan program keluarga harapan (PKH) dan 10 juta penerima bantuan sosial tunai (BST). Nah, ini sedang difinalisasi dan didorong untuk dilaksanakan melalui Perum Bulog," tandasnya. (aji/ndu2/k8)