BALIKPAPAN-Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kembali rencana memulai kegiatan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim pada 2021. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih belum terkendali hingga pertengahan tahun ini. Belum lagi, kondisi keuangan negara yang terbatas.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan pers Kementerian Keuangan pada Senin (5/7) di Jakarta, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp 283,2 triliun sepanjang semester I 2021. Angkanya melebar dari periode yang sama tahun lalu yang nilainya Rp 257,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit terjadi karena realisasi penerimaan lebih rendah dari belanja pemerintah. Tercatat, kantong negara hanya terisi Rp 886,9 triliun hingga akhir semester I 2021.

Jumlah itu setara dengan 50,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun. Penerimaan berasal dari pajak sebesar Rp 557,8 triliun, bea dan cukai Rp 122,2 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 206,9 triliun. Sementara belanja negara sudah tembus Rp 1.170,1 triliun per semester I 2021. Realisasi itu naik 9,4 persen dibandingkan dengan semester I 2020 yang sebesar Rp 1.068,9 triliun. "Yang naik sangat besar adalah belanja pemerintah pusat yaitu Rp 796,3 triliun," kata Sri Mulyani.

Mempertimbangkan pandemi dan defisit keuangan negara, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Panut Mulyono meminta pemerintah memikirkan ulang tahapan pembangunan IKN baru. Menurutnya, dua hal itu sangat krusial. Pembangunan IKN membutuhkan dana yang cukup besar dan penyertaan dana publik harus menjadi prioritas. “Pada prinsipnya (pemindahan IKN) bagi saya itu adalah sesuatu yang baik. Dan harus kita perjuangkan dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Namun, banyak hal juga harus dipikirkan dan disiapkan agar rencana ini bisa berjalan,” pesannya dalam diskusi daring, kemarin.

Dia melanjutkan, target utama pemerintah saat ini mestinya pemulihan ekonomi nasional. “Jangan sampai energi dan sumber daya bangsa ini tercurah habis hanya untuk IKN. Tetapi bahwa IKN itu sesuatu yang sudah diputuskan dan harus ditindaklanjuti, itu pasti. Harus kita usahakan,” terang Panut. Selain itu, dia menyampaikan beberapa catatan terhadap rencana pemindahan IKN ini. Salah satunya masih memerlukan dukungan dan komitmen politik dan publik yang luas. Menurutnya, rencana besar tanpa dukungan yang luas, akan merepotkan nantinya. “Dan perlu narasi yang bisa dipahami oleh banyak pihak, tentang pentingnya pemindahan IKN ini. Termasuk oleh para generasi muda kita para generasi milenial pemindahan IKN ini sangat diperlukan,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru Dewanto menuturkan, perencanaan IKN baru harus dilaksanakan dalam konteks regional. Dalam tahapan pembangunan awal, kota yang ada di sekitar IKN baru akan menjadi penyangga. Terutama dalam jalur logistik, pertahanan, keamanan, dan pengembangan wilayah sekitar IKN. “Karena itulah, pengembangan IKN tidak boleh lepas dari kota-kota yang sudah ada. Seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, yang akan menjadi penyangga. Pada saat pembangunan awal IKN ini,” ujarnya.

Kemudian perencanaan dan pengendalian tata ruangnya perlu mempertimbangkan perkembangan daerah-daerah yang berada pada pesisir ALKI II. Heru juga memproyeksikan dampak pembangunan IKN baru ini akan membuka 11 juta lapangan kerja baru dan mampu men-generateperekonomian hingga Rp 796 triliun. “Selain itu, memberikan pendapatan pajak kepada negara, baik pemerintah pusat maupun daerah minimal sebesar Rp 47 triliun,” jelas dia.

PII pun merekomendasikan bahwa IKN baru bisa dijadikan standar baru ibu kota dunia yang akan menjadi referensi bagi ibu kota negara lain di dunia. Selain itu, IKN baru harus dikelola dengan profesional agar menjadi investasi yang memiliki efek pemulihan terhadap ekonomi setelah pandemi Covid-19.  Pembangunan IKN baru ini juga harus dijadikan ajang bagi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh para insinyur Indonesia. Salah satunya dengan teknik penggunaan PPVC, di mana sambungan komponennya telah dipatenkan oleh insinyur Indonesia. Dengan metode PPVC ini, pembangunan IKN dapat dilakukan dalam waktu singkat. “Untuk itu, PII akan mendaftar, menyeleksikan dan mengusulkan kepada pemerintah inovasi teknologi yang layak untuk dimanfaatkan dalam pembangunan IKN baru,” tandasnya. (kip/riz/k16)