SAMARINDA - Sekretaris Provinsi Daerah (Sekdaprov) Kaltim HM Sabani terkonfirmasi positif COVID-19. Sabani sebelumnya sempat jalani vaksinasi dan kini menjalani isolasi mandiri. 

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin membenarkan hal ini. Ia baru mendapat kabar Sekdaprov positif pada Kamis (8/7/2021) sore. 

"Betul. Kapan tracing, saya tidak tahu. Informasi kena saja. Tadi sore dapat kabarnya. Sekarang isolasi mandiri disini (rumah jabatan di Samarinda)," katanya. 

Syafranuddin menjelaskan Sekdaprov sudah jalani vaksin dua kali. Dan pihaknya kaget dengan kabar ini dan meminta masyarakat untuk mendoakan sekdaprov lekas sembuh. 

Sementara itu, data harian yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menyebut hari ini terdapat penambahan kasus baru terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1.021 kasus. 

Adapun, 1.021 kasus tersebut diantaranya berasal dari Balikpapan 258 kasus, Samarinda 250 kasus, Kutai Kartanegara 128 kasus dan Bontang 106 kasus. 

Lonjakan kasus Covid-19 ini sangat tinggi. Dari sebelumnya, tiga hari kemarin berturut-turut penambahan kasus di Kaltim,  717 kasus, 757 kasus dan 726 kasus. 

Sejumlah pihak rumah sakit pun kini harus mengalami kondisi penuhnya ruang isolasi untuk pasien yang dirawat. Dan memperkirakan ledakan kasus COVID-19 ini akibat adanya varian baru Delta yang menyebar lebih cepat.

Dalam rilis Humas Pemprov Kaltim, kini Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Berau masuk 15 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali ditingkatkan statusnya oleh pemerintah pusat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro diperketat menjadi PPKM Darurat.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor kepada Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Rapat Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat secara virtual dari Ruang Heart of Borneo menyatakan siap menjalankan instruksi tersebut. 

"Kita siap melaksanakan instruksi pusat ini Pak Menko," katanya. 

Terhadap kebijakan ini lanjut mantan Bupati Kutai Timur ini, maka pegawai akan bekerja di rumah 100 persen bagi tiga daerah yang masuk PPKM Darurat ini.

Walaupun diakuinya, pemerintah daerah didukung Satgas Penanganan Covid-19 bersama TNI dan Polri intensif melakukan upaya-upaya penyekatan dalam penegakan PPKM diperketat. (myn)