JAKARTA- Tingginya angka kematian akibat Covid-19 beberapa hari terakhir disinyalir karena tidak teraturnya mekanisme Isolasi mandiri. Versi pemerintah, warga yang kurang aktif melapor ke fasyankes. Namun nyatanya, ada juga fasilitas kesehatan yang lamban merespon.

Dari data website Laporcovid19.org yang diambil Kamis malam (8/7), diketahui ada 369 orang terkonfirmasi Covid-19 yang meninggal di luar rumah sakit. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa tempat isolasi terpadu terus diperbanyak. Upaya untuk mengawasi kenaikan harga obat dan oksigen juga terus dilakukan.

Menurut versi Satgas Nasional Penanganan Covid-19, banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (Isoman) secara serampangan tanpa petunjuk dokter. Keluarga yang merawat pun akhirnya juga tertular. “Isoman yang kebablasan. Keluarga juga kurang peduli tentang perjalanan penyakit,” jelas Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Brigjen TNI (Purn) dr Alexander K Ginting pada Jawa Pos (8/7)

Ginting menyebut, bahwa banyak pasien positif Covid-19 yang tidak pergi ke puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Hanya mengandalkan hasil lab PCR atau rapid tes antigen kemudian langsung melakukan isolasi mandiri. ”Harus-nya berobat, apalagi jika ada komorbid. Itu juga harus diobati,” jelasnya.

Menurut Ginting, pendampingan tenaga medis sangat krusial bahkan saat gejala masih ringan. Tidak bisa, kata dia mengandalkan semata hasil tes untuk menentukan kondisi medis yang sebenarnya. Tim Lab PCR juga buka tim medis sehingga pasien positif belum mendapatkan obat pendukung.

Banyak pasien kata Ginting tidak mengenali gejala Covid-19 dan tentu saja tidak mampu mendeteksi adanya komorbid yang dimiliki. ”Dianggap biasa-biasa saja seperti masuk angin flu. Setelah sesak dan demam tinggi baru tetangga dan RT di lapor, lalu baru di bawa ke Rumah Sakit,” jelasnya. Padahal, tingkat keparahan penyakit baru bisa dilihat dari pemeriksaan fisik, sampel darah, maupun foto thorax jika ada gejala sesak. Begitu positif, seharusnya pasien langsung ke dokter di klinik maupun puskesmas setempat.

“Tapi orang itu kadang malu kena stigma. Setelah sesak dan demam tinggi, baru dibawa ke UGD. Padahal yang mengobati penyakit itu kan arahan dokter. Bukan dengan mengacu arahan sosmed , influencer, artis, toma, toga, politisi atau saudagar kan?” kata Ginting.

Pelayanan isoman di tingkat bawah nyatanya tak seragam. Di daerah Tulangan, Sidoarjo misalnya. Tracking tak dilakukan langsung ke rumah warga yang terpapar. Hanya melalui pesan singkat untuk verifikasi nama dan sedikit pertanyaan mengenai keluhan yang dialami.

Seperti yang dialami oleh keluarga Mokh. Sam’un. Pelaporan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dilakukan ketika mengetahui dua orang anggota keluarga positif Covid-19. Harapannya, ada tracing lanjutan yang dilakukan untuk anggota keluarga dan orang-orang yang sebelumnya bertemu.

”Sebelumnya semua anggota keluarga sudah antigen. Awalnya, hanya saya. Tapi ketika istri dua hari kemudian muncul gejala dan tes lagi positif, khawatir anak-anak juga,” paparnya.

Nyatanya, tak ada tracing yang dilakukan. kedua buah hatinya justru diminta untuk langsung datang ke puskesmas untuk diswab antigen. Itu pun, di sana tak ada pemeriksaan khusus mengenai kondisi mereka. ”Hanya antigen,” katanya.

Setelahnya, hasil pun tak langsung diberikan. Pihak puskesmas menjanjikan diantarkan ke rumah bersama obat. Sayangnya, janji tinggal janji. Hasil datang tanpa obat-obatan sama sekali.

”Sempat diantar obat, sekali. Waktu pelaporan awal. Hanya untuk istri,” ungkapnya. Karena saat itu, lanjut dia, dirinya sudah mendapat penanganan dari salah satu rumah sakit terdekat. Itupun obat yang diberikan hanya berupa azithromycin lima butir, paracetamol satu strip, dan vitamin C 50 mg 10 tablet. ”Padahal saat sakit boosternya harus tinggi,” sambungnya.

Setelah itu pun, tak ada pertanyaan berkala dari puskesmas mengenai keadaan para isoman. Sejak awal pun, kata dia, sebetulnya tak ada penjelasan detail mengenai ketentuan isoman seperti apa. apa saja yang harus disiapkan hingga kondisi seperti apa saja yang harus diwaspadai ketika isoman berlangsung. Semua akhirnya dipelajari sendiri. beruntungnya, ada kerabat yang memang seorang dokter, lalu ada aplikasi halodoc yang sangat membantu untuk mendapatkan sejumlah obat.

”Bayangkan bila mereka yang benar-benar tidak bisa mengakses ini. pantes juga orang-orang pada males lapor karena ya tidak ada ngaruhnya sama sekali,” pungkasnya.

Cerita lain datang dari Frieda Isyana. Perempuan yang ngekos di Pasar Minggu, Jakarta, ini mendapatkan perawatan yang cepat. 23 Juni lalu dia sudah merasakan gejala Covid-19. Namun, saat konsultasi dengan dokter, dia dinyatakan gejala tipers. “Dua hari setelahnya, saya nggak bisa mencium bau lalu saya tes antigen,” ungkapnya.

Dari tes tersebut diketahui hasilnya positif Covid-19. Langkah pertama yang dia lakukan adalah lapor ke pemilik kos. Dia minta izin sendainya hasil tes PCRnya positif, tetap boleh isolasi di kos. “27 Juni hasil tes PCR keluar dan saya lapor ke Bapak Kos. Beliau yang melaporkan ke RT,” bebernya.

Paginya dia mendapat respon dari puskesmas setempat. Pemeriksaan dilakukan. Termasuk menanyakan apakah bersedia dirujuk. “Tentu saya mau karena gejala sudah berat dan tinggal di kos,” ungkapnya. Malamnya dia diberangkatkan oleh Puskesmas Pasar Minggu ke Wisma Atlet Kemayoran. Ternyata ada 30an orang yang juga diberangkatkan dari puskesmas tersebut. Dia merasa beruntung bisa mendapatkan pelayanan ini.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah terus menambah tempat isolasi. Termasuk menambah fasilitas layanan bagi mereka yang isolasi mandiri. “Orang yang isolasi mandiri ini yang tidak bergejala atau bergejala ringan dan tidak sesak,” katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Kemenkes bersama 11 platform digital telah mengeluarkan layanan telemedicine. Layanan yang baru ada di Jakarta ini diharapkan dapat mendampingi mereka yang isolasi mandiri. Termasuk memberikan obat. “Pemda Jabar sudah mengadopsi ini dan diharapkan penda lain juga mengikuti,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Permasalahan lainnya adalah terkait kelangkaan obat dan vitamin. Jawa Pos mencoba mendatangi beberapa apotek di Tangerang Selatan untuk membeli vitamin. Rata-rata ludes. Di e-commerce, harga vitamin melangit. Untuk toko-toko di Jabodetabek yang menjual vitaminnya di e-commerce, multivitamin yang masih tersedia seharga lebih dari Rp 50.000. Untuk merk tertentu malah susah ditemui.

Polri serius dalam mengawasi kenaikan harga obat dan kelangkaan oksigen. Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan menuturkan, selama lima hari sejak 3 Juli hingga 7 Juli lah dilakan Operasi Aman Nusa II dan PPKM Darurat. Dari itu diketahui terdapat 332 dugaan tindak pidana. ”semua terkait dengan penangana Covid 19,” tuturnya.

332 tindak pidana terdiri dari 208 penyelidikan, 18 penyelidikan dan 103 tindak pidana ringan. Serta ada 3 kasus yang dilakukan restorative justice. Untuk 208 kasus dalam penyelidikan itu sasarannya merupakan toko obat atau apotek, serta distributor obat dan oksigen. ”Semua dilihat,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa dalam berbagai kasitu terdapat kasus penimbunan obat-obatan dan tabung oksigen. 332 kasus itu tersebar di seluruh polda se-Indonesia. ”Dari Polda Metro Jaya hingga Polda Papua Barat,” terangnya.

Menurutnya, kegiatan penyelidikan ini untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen. Serta, harga dari obat-obatan untuk Covid 19 itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). ”Kami mengecek kesetiap penjual obat untuk memastikan harga tidak lebih tinggi dari HET,” jelasnya.

PPKM Hari Ke 6

Pada hari ke 6 pemberlakukan PPKM darurat, laju penularan belum juga berhasil di rem. Pertambahan kasus positif bahkan kembali memecahkan rekor. Yakni 38.391 kasus baru.

Jubir Kominfo Dedy Permadi memperkirakan, dengan penambahan kasus yang tinggi setiap harinya, diperkirakan kebutuhan oksigen mencapai sekitar 1.700 ton oksigen per hari pada 20 Juli 2021 dan akan dibutuhkan sekitar 4.700 oksigen konsentrator untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dia menambahkan, Koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah meminta Kementerian Perindustrian untuk segera merealisasikan ketersediaan oksigen dan menemukan solusi terbaik bagi permasalahan produksi oksigen, isotank dan tabung oksigen sehingga semua dapat berjalan maksimal pada hari Minggu 11 Juli 2021.

Dia melanjutkan, pemerintah telah mendatangkan 7.100 unit oksigen konsentrator dan menyiapkan 7 unit oksigen generator. Pesan Koordinator PPKM Darurat jelas, ujar Dedy, mudahkan semua aturan untuk kelancaran suplai oksigen dan harus sesuai dengan acuan harga yang telah ditetapkan. “Tidak ada korupsi! Hukuman pasti menanti bagi mereka yang melanggar hukum dan hukuman akan diperberat apabila mereka mengeksploitasi penderitaan masyarakat Indonesia,” tegas Dedy.

Dedy mengatakan, berbagai indikator dan data mobilitas penduduk belum menunjukkan penurunan sesuai harapan, yakni 50 persen. Padahal itu angka yang harus dicapai untuk menurunkan penularan. Karena itu, dia mengajak semua pihak menghentikan penularan dengan di rumah saja, menahan diri untuk tidak keluar rumah, apalagi berkerumun. “Sekali lagi kami sampaikan di rumah saja dan taati semua protokol kesehatan dengan seketat-ketatnya,” katanya.

Selain itu, Dedy menyebut pemerintah berusaha memastikan ketersediaan obat pada masa PPKM Darurat ini cukup. ”Terkait beberapa yang memang mengalami kekosongan di pasaran, akan segera diadakan,”” katanya.

Dedy menjelaskan, memastikan, kemudahan seperti penyediaan mekanisme special access scheme (SAS) atau mekanisme akses spesial akan disiapkan segera oleh Badan POM untuk memudahkan akses terhadap obat tersebut.

Dedi juga menyatakan, perintah Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan bukan hanya akan mempercepat pengadaan obat dan oksigen tapi telah meminta kepada Polri untuk menyelidiki potensi penimbunan obat-obatan. “Sekali lagi, mereka yang menari di atas penderitaan orang banyak adalah musuh masyarakat,” ujar Dedy.(tau/mia/lyn/idr/tau)