SAMARINDA–Hujan yang melanda Samarinda Jumat (2/7) lalu, membuat jajaran pemkot mengernyitkan dahi. Tercatat ada 31 titik banjir dan sembilan longsor terjadi. Upaya untuk lebih fokus dalam penanganan bakal dilakukan dengan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, soal banjir, beberapa titik baru menjadi sorotan untuk diseriusi di samping beberapa titik langganan banjir yang tak luput dari penanganan. Titik baru dimaksud seperti Jalan Jakarta, Kecamatan Sungai Kunjang, di mana selama ini sangat jarang terjadi banjir. "Ada beberapa penyebab seperti curah hujan yang memang tinggi, sedimentasi drainase, dan sungai alam yang tidak lancar," ucapnya, Rabu (7/7).

Rencana jangka pendek yang akan dilakukan yakni normalisasi drainase, sehingga fungsi lebih maksimal dengan bantuan tim swakelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pada jangka menengah, dilakukan normalisasi sungai-sungai alam yang ada, lewat aksi gotong royong bersama warga yang dikoordinasikan dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. "Sedangkan jangka panjang dilakukan kajian untuk pembangunan polder air serta drainase baru menuju Sungai Mahakam," ucapnya.

Memerinci untuk pembangunan polder, bakal dilaksanakan di lahan milik pemkot sekitar 18 hektare, serta untuk drainase akan dibangun di median jalan untuk mengurangi pembiayaan dari sisi pembebasan lahan, sehingga aliran air lebih lancar menuju Sungai Mahakam. Untuk pembiayaan akan dilakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Wilayah Sungai (BWS). "Skema pembiayaan juga akan disusun, sehingga tidak hanya bertumpu terhadap APBD Samarinda," ucapnya.

Tak hanya itu, beberapa titik banjir disebabkan keberadaan perumahan seperti di Jalan MT Haryono dan Jalan DI Panjaitan. Di kasus tersebut, dari laporan OPD teknis, ada dugaan perumahan tersebut belum maksimal dalam pengelolaan lingkungan. "Perumahan di MT Haryono akan dicek kembali kondisi polder di sekitarnya, serta adanya pengupasan lahan di belakang kawasan," ucapnya. Sedangkan perumahan di Jalan DI Panjaitan, diduga belum memenuhi aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah (PP) 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 99 Ayat 3(c), terkait peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memerhatikan penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

"Ada dugaan pelaksanaan belum maksimal. Makanya kami minta tim berkoordinasi dengan pengembang. Karena limpasan air yang dari perumahan membebani aliran Sungai Talang Sari menuju Sungai Karang Mumus (SKM), belum lagi masalah sosial di sisi hilir Sungai Talang Sari berupa penyempitan yang disebabkan permukiman warga," kuncinya. (dns/dra/k8)