Pemprov Kaltim optimistis proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) ke Bumi Etam akan membuat perekonomian daerah mampu tumbuh sekitar 7 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dari prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di kisaran 8-9 persen selama masa pengerjaan konstruksi dan operasi.

 

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, saat ini ekonomi daerah sudah membaik seiring permintaan global yang mulai meningkat. Ditambah reli positif harga komoditas andalan Bumi Etam batu bara. Alhasil, setelah terkontraksi 2,85 persen pada 2020, perekonomian Kaltim untuk keseluruhan 2021 diperkirakan kembali positif pada rentang 1,53-2,53 persen (year on year/yoy).

Jika tidak terkendala pandemi Covid-19, Isran meyakini pembangunan dan pemindahan IKN ke Kaltim bisa dilakukan lebih cepat. “Dalam hitung-hitungan kami, kalau IKN ini jadi dibangun dengan dana pemerintah, swasta dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen untuk lokal Kaltim,” tuturnya, Selasa (6/7).

Sementara itu, dampak pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan sebesar 3-4 persen. Dia meyakini pemindahan IKN akan sangat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 3,7 juta penduduk Kaltim. Juga terhadap pembangunan infrastruktur baik berupa bangunan perkantoran, waduk, jembatan maupun jalan dari investasi negara.

“Termasuk pula akan mendorong pergerakan barang dan jasa ke Kaltim. Sehingga, wajar kita optimistis ekonomi bisa tumbuh 7 persen jika pemindahan IKN dilakukan,” sambungnya.

Isran menegaskan, pemindahan IKN bukan hanya akan berdampak baik bagi Kaltim, tetapi juga bagi Indonesia. Pemindahan ibu kota negara ini sudah sangat lama dipikirkan oleh Presiden Soekarno. Bahkan Presiden Soeharto juga berencana memindahkan ibu kota negara. Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang Presiden Joko Widodo.

“Pemindahan IKN ini tidak hanya untuk Kaltim namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sayang, Covid-19 menghambat rencana ini. Tapi, kita harus berpikir positif dan yakin bahwa IKN bisa dibangun dan dampak ekonominya akan dirasakan seluruh masyarakat,” tutupnya.

Sebagai informasi, sumber pembiayaan ibu kota negara baru yang dilansir Kementerian Keuangan, yaitu sebesar Rp 89,4 triliun (19,2 persen) melalui APBN, lalu Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui KPBU serta Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, sesuai harapan harusnya pertumbuhan ekonomi Kaltim bisa tumbuh lebih baik seiring ditetapkannya sebagai IKN. Pertumbuhan ekonomi sederhananya melihat angka produksi barang dan jasa. Jika investasi yang masuk ke Kaltim lebih banyak dan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak pula, maka perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) bisa naik.

“Namun dengan catatan tidak ada sektor lain yang turun drastis, pasti ekonomi Kaltim bisa tumbuh lebih baik,” katanya. Sehingga, bergantung sektor apa yang sedang berkembang. Misalnya investasi sektor konstruksi yang masuk untuk membangun gedung dan sebagainya, maka sektor ini yang akan tumbuh, begitu juga dengan sektor lain. Banyak sektor yang pasti akan meningkat.

“Selain mempermudah investasi yang masuk di Kaltim, pemindahan IKN harus disambut dengan SDM (sumber daya manusia) yang baik pula. Agar Kaltim bisa ikut bersaing dan berkontribusi terhadap pembangunan IKN,” tutupnya. (ctr/ndu/k15)