TIGA tahun lalu, para owner dan operator kapal feri yang melayani penyeberangan di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan, membuat kesepakatan tak tertulis. Keenam operator memberikan keringanan tarif bagi angkutan barang. Seperti truk, kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji dan alat berat lainnya.

“Bentuknya diskon atau cashback ke sopir. Nominalnya Rp 50 ribu dari tiket yang dibeli. Selebihnya melakukan servis seperti kopi atau snack gratis,” kata Ketua Indonesia Nasional Ferry Owner Association (INFA) Balikpapan, Yanuar Supriyadi, dua pekan lalu.

Yanuar menyebut, difasilitasi INFA Balikpapan dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Balikpapan, enam operator di Pelabuhan Kariangau sepakat cashback diberlakukan. Enam operator itu antara lain, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pasca Dana Sundari, PT Jembatan Nusantara, PT Sadena Mitra Bahari, PT Bahtera Samudera dan PT Dharma Lautan Utama.

Itu karena dalam perjalanan waktu, antara jumlah kapal dengan muatan terhadap penyeberangan semakin tak berimbang. Setiap operator mengklaim sulit memenuhi target pendapatan. “Kami tidak munafik. Target dari perusahaan tinggi di tengah semakin banyaknya kapal yang beroperasi. Jadi perlu ada strategi marketing untuk menarik konsumen,” ucapnya.

Menengok ke belakang, Yanuar menerangkan, sebelumnya saat penyeberangan masih di kawasan Somber, Balikpapan, hanya ada empat kapal yang beroperasi. Namun kini di Pelabuhan Feri Kariangau, ada 18 kapal. Membuat “jatah kue” semakin sedikit. Sementara biaya operasional semakin meningkat dengan jumlah angkutan yang tak sebanding.

“Lalu ada deadline tiga bulan yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan untuk bisa mencapai target. Kalau tidak capai target dicopot,” ujarnya.

Hal itu mengakibatkan ada operator yang melanggar kesepakatan. Memberikan cashback lebih tinggi hingga membuat situasi menjadi persaingan tidak sehat. Situasi itu lantas berkembang hingga muncul dugaan pelanggaran standar pelayanan minimum (SPM).

Timbul dugaan pelanggaran pengaturan muatan yang tidak transparan dan terkesan adanya monopoli. Bahkan dugaannya, ada operator yang menggabung jenis mobil mengangkut bahan berbahaya beracun (B3) dengan angkutan umum. “Saya tahu kenapa tudingan ini muncul. Dan saya perjelas jika kondisi ini murni persoalan bisnis,” kata Yanuar.

Ruwetnya kondisi di Pelabuhan Kariangau itu pun disebutnya sudah pernah dibawa ke pertemuan para operator pada Februari dan Mei lalu. Di mana enam operator sepakat meminta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara bertindak tegas jika ada pelanggaran yang dilakukan operator.

“Pada Februari 2021 data rekapitulasi produksi angkutan penyeberangan lintas Kariangau-Penajam jelas. Ada satu operator muatan kendaraan hingga 1.900 lebih. Sementara operator lainnya hanya ratusan. Operator lainnya tak ada protes. Itu sebenarnya yang monopoli siapa,” paparnya.

Namun, terang dia, itu juga akibat regulator yang terlalu mudah memberikan izin trayek di Pelabuhan Feri Kariangau. Bahkan disebutnya, sudah keluar dua izin tambahan kapal yang akan beroperasi. Tentu itu memberatkan perusahaan dengan modal terbatas. Sementara ada operator yang punya modal besar akhirnya melakukan perang tarif dengan memberikan cashback lebih dan servis ke penumpang.

“Ini jadi 18 kapal. Terus buat (muat) apa. Itu dengan jadwal 12-6 (12 jam operasi, 6 jam off), empat hari jalan, tiga hari off per kapal saja sudah kasihan. Kami otak-atik dengan tambahan kapal ini, satu kapal bisa 4–5 hari off. Bisa teriak,” beber Yanuar.

Dia sudah memberikan masukan kepada para operator. Dengan kondisi saat ini, dia mengusulkan agar semua sistem kembali ke awal. Tanpa cashback. Agar tak ada lagi kecemburuan dan tudingan. Namun, usulan itu belum mendapat persetujuan dari operator lainnya. “Biarkan hukum pasar berlaku. Rezeki kembali ke masing-masing. Kalaupun tidak mau, setidaknya komitmen sama kesepakatan yang ada,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gapasdap Balikpapan Dody HS menjelaskan, dari enam perusahaan yang melayani penyeberangan semua memiliki trik marketing untuk menarik konsumen. Seperti perusahaan penerbangan, di mana ada yang menjual tiket murah tanpa servis tertentu atau tiket dengan harga lebih mahal dengan servis yang lebih baik. “Tinggal penumpang memilih. Mau naik yang mana,” katanya.

Tudingan ada pengaturan muatan hingga menghindari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Dody menyebut hal tersebut sudah tidak relevan. Bagi dia, terlalu berisiko jika ada operator yang melakukan manipulasi. Pun praktiknya di lapangan, setiap penumpang khususnya sopir pasti akan memilih membeli tiket resmi. Sebagai laporan dan asuransi jika terjadi kecelakaan.

“Pengawasannya saat ini sudah modern. Ada CCTV. Ada BPTD di Balikpapan dan ASDP di PPU (Penajam Paser Utara), petugas dari masing-masing perusahaan. Tiket yang dijual pasti sinkron dengan jumlah muatan. Kalau enggak, wah pasti yang terlibat pasti disidang,” terangnya.

Dody menyebut, kondisinya saat ini BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dibuktikan dengan keluarnya surat teguran operasional kepada empat operator. 

Itu dilakukan dari hasil monitoring pada 19 Mei. Saat itu ada sejumlah kapal yang tidak menutup pintu rampa (pintu memasukkan kendaraan dalam kapal) dengan benar saat berlayar sesuai dengan persyaratan standar operasi prosedur (SOP) keselamatan dan keamanan belayar.

“Sekarang kondisinya pelabuhan lebih rapi dan bersih. Saya objektif. Dan saya tahu kenapa ada tudingan dan isu ini. Dan saya bicara data. Jangan sampai ada maling teriak maling,” tegas Dody. (rom/k8)