SISTEM cashback di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan sudah dipantau Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kalimantan. Bahkan aktivitas itu berpotensi melanggar Pasal 20 UU Nomor 5/1999. Khususnya, terkait upaya jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah.

Kepala Kantor Wilayah V KPPU Kalimantan M Hendry Setyawan menilai, aktivitas serupa pernah terjadi dalam kasus PT Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berdasarkan proses persidangan yang mulai digelar pada 23 Juni 2020 tersebut dan alat bukti yang diperoleh, majelis komisi menyimpulkan bahwa Conch telah melakukan jual rugi pada 2015, serta menetapkan harga yang sangat rendah pada 2015-2019. “Akhirnya, majelis komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada Conch sebesar Rp 22,3 miliar,” katanya.

Namun, dalam persoalan di Pelabuhan Feri Kariangau, Hendry menyebut belum sampai kepada jual rugi. Karena dari temuan mereka, cashback atau diskon yang diberikan terbukti tidak merugikan perusahaan atau operator kapal. Hanya berdampak pada berkurangnya keuntungan dari penjualan tiket.

“Nah, di sini harus ada tinjauan kembali. Karena dengan cashback saja operator masih untung dan masih bisa beroperasi. Jangan-jangan dugaannya kepada penetapan tarif yang terlalu tinggi,” bebernya.

Dia kembali ke kasus Conch, di mana kala itu perusahaan beralasan masih mendapatkan untung dengan menjual produk mereka di bawah harga pasar. Dengan begitu, ada dugaan industri semen di Indonesia dinilai tidak efisien.

Meski pada akhirnya majelis komisi menemukan bahwa Conch secara kepemilikan dikendalikan oleh Anhui Conch Cement Company Limited memiliki kemampuan finansial yang kuat. Hingga berpeluang besar menguasai industri semen secara global. “Hal ini mengakibatkan pasar semen tersebut semakin terkonsentrasi dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat,” terangnya.

Begitu pula di sektor perhubungan seperti di Pelabuhan Kariangau. Apakah penerapan diskon itu juga sebagai bentuk operator untuk menyingkirkan operator lain hingga berujung monopoli atau tidak, disebutnya perlu kajian yang lebih dalam. Sementara dalam praktiknya, cashback itu diberlakukan oleh semua operator.

“Maka ada potensi jika selama ini konsumen membayar terlalu tinggi. Artinya sektor ini tidak efisien. Diduga ada komponen yang salah. Sehingga, tarif yang ditetapkan terlalu mahal,” katanya.

Sayangnya, dalam persoalan efisiensi di Pelabuhan Feri Kariangau, KPPU belum sampai pada penegakan hukum. Karena pihaknya sejauh ini baru menurunkan tim investigasi. Belum sampai pada sisi pembuatan kajian hingga penelitian.

Selain akibat masih ada perkara lain yang ditangani, KPPU disebut punya barometer sendiri untuk mengangkat suatu perkara hingga ke ranah penegakan hukum. “Salah satu yang menjadi pertimbangan sebuah perkara adalah bagaimana tanggapan masyarakat dan dampaknya jika perkara ini jika ditangani,” katanya.

Kalimantan khususnya di Balikpapan disebut KKPU memiliki karakter masyarakat yang unik. Pengalamannya di Jawa, Bali, dan NTB, setiap kebijakan tarif dan harga suatu komoditas atau jasa menjadi persoalan sensitif. Berbeda di Balikpapan, di mana masyarakatnya adem ayem jika menghadapi persoalan harga.

Yang penting ketersediaan barang terjamin. Dan salah satu pertimbangannya KPPU melakukan penindakan agar bisa berdampak besar di tengah masyarakat. “Kami sudah wawancara dengan sopir. Mereka malah senang dan diuntungkan. Dari pemilik barang pun enggak keberatan. Berbeda dengan kasus pungli (pungutan liar) di Tanjung Priok, Jakarta yang ramai itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim Kusharyanto juga sempat mendengar persoalan di Pelabuhan Feri Kariangau. Namun hingga kini pihaknya belum sampai pada ranah kajian dan pendalaman. “Kami memantau di media dan masyarakat. Bahwa diduga Pelabuhan Feri Kariangau ini memang bermasalah di standar pelayanan publik,” katanya.

Dijelaskan, standar pelayanan publik yang dimaksud bisa juga berhubungan dengan tarif. Misalnya, dalam prosesnya ada pihak-pihak yang secara sengaja menaikkan tarif tanpa didasari regulasi. Lalu melakukan pengembalian seolah-olah diskon atau cashback. “Ini bisa menjadi temuan malaadministrasi. Sementara jika yang terjadi misal penjualan tiket bodong, maka ranahnya pidana. Kepolisian yang menangani,” tuturnya.

Pihaknya masih harus mengumpulkan bukti. Karena masih ada opsi lain. Apakah persoalan di Pelabuhan Feri Kariangau ini termasuk pelanggaran pidana, persaingan usaha, atau standar pelayanan publik. Sementara ORI sendiri baru bisa masuk dan melakukan koreksi jika memang telah terjadi pelanggaran di standar pelayanan publik.

“Karena itu jika ada operator atau pengguna jasa penyeberangan ini ada yang mengalami standar pelayanan yang menyimpang, maka bisa melapor ke kami,” ungkapnya. 

Diwawancarai terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Ade Yaya Suryana menyebut hingga kini Polda Kaltim belum menerima laporan adanya dugaan pelanggaran pidana di Pelabuhan Feri Kariangau. Termasuk dalam bentuk pungutan liar atau penjualan tiket bodong.

Namun dia menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, maka setiap ada dugaan tersebut akan segera ditangani. “Bahwa untuk tindakan pungli sudah menjadi atensi Polda Kaltim. Kalau ada akan kami tindak. Itu berlaku pula untuk praktik premanisme,” kata Ade.

Karena itu, Polda Kaltim disebutnya, perlu dukungan dari masyarakat. Untuk bisa memberikan informasi atau laporan jika memang terjadi pelanggaran pidana di kawasan pelabuhan termasuk Pelabuhan Feri Kariangau. “Jangan justru menjadi bagian dari kegiatan (pungli) itu,” singkatnya. (rom/k15)