Parlemen sudah sering mengingatkan pemerintah agar menyerahkan draf RUU IKN untuk dibahas. Namun, sebulan jelang target groundbreaking, dokumen itu tak kunjung diserahkan.

 

 

PEMERINTAH kembali mengumbar target terkait jadwal peletakan batu pertama atau groundbreaking ibu kota negara baru (IKN) di Kaltim. Kali ini, ditargetkan dilaksanakan Agustus mendatang. Namun, berkaca pada belum diserahkannya draf Rancangan Undang-Undang IKN kepada DPR, rasa-rasanya target tersebut sulit terwujud bulan depan.

“Logikanya sederhana saja. Apanya yang mau di-groundbreaking, sementara legal standing-nya tidak ada. Setelah groundbreaking juga, tidak bisa dilaksanakan pembangunan di kawasan inti IKN. Karena UU IKN-nya belum ada. Minimal draf RUU IKN disampaikan dulu ke DPR RI, sebagai bukti serius Jokowi (Presiden Joko Widodo) pindahkan IKN ke Kaltim,” kata anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim Irwan kepada Kaltim Post, Senin (5/7).

Politikus Demokrat ini melanjutkan, sampai saat ini pemerintah belum menyerahkan draf RUU IKN kepada DPR. Bahkan anggota Komisi V DPR yang bersinggungan langsung dengan kegiatan pemindahan IKN ini tidak pernah membahas mengenai rencana groundbreaking dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Irwan menuturkan, parlemen sudah sering mengingatkan pemerintah agar menyerahkan draf RUU IKN.

Pria yang juga terdaftar sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menduga, saat ini momentum pembahasan IKN sedang direm pemerintah. Sebab, pemerintah tengah disibukkan menanggulangi penyebaran virus corona dengan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi saat ini rendah akibat pandemi. “Makanya, kita lihat setelah PPKM Darurat selesai, apakah tren Covid-19 menurun dan ekonomi membaik,” jelas dia.

Oleh karena itu, wasekjen DPP Partai Demokrat ini meminta masyarakat agar tidak terlalu bereuforia dengan adanya rencana peletakan batu pertama Istana Negara. “Karena saya pikir, tentu kita semua senang jika pembangunan IKN segera terwujud. Tapi kita harus realistis dan rasional. Jangan gampang himung (terlalu senang) kita dengan isu IKN. Buat apa groundbreaking mun kada ada (tapi tidak ada) UU-nya. Kita fokus perjuangkan agar draf RUU IKN segera disampaikan ke DPR RI oleh Jokowi. Yang penting kan bisa dibahas dulu lalu segera disahkan tahun ini,” sebutnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menerangkan, peletakan batu pertama Istana Negara di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) masih tetap berjalan sesuai jadwal yang disusun pemerintah. “Groundbreaking itu masih tetap berjalan. Rencana itu Agustus. Saya dapat informasi dari Kementerian PPN/Bappenas yang akan dilaksanakan di bulan Agustus,” katanya akhir pekan lalu.

Dia melanjutkan, kegiatan pemindahan IKN adalah program bangsa. Tidak ada pilihan lain, harus tetap dilaksanakan. “Walaupun dia (kegiatan pemindahan IKN) bisa selesai dalam waktu yang sudah terdesain waktunya atau misalnya molor. Tapi itu adalah merupakan suatu keharusan yang harus diselesaikan. Covid-19 ini pasti berakhir, walaupun kita tidak tahu kapan berakhir,” terang ketua DPW Partai NasDem Kaltim ini.

Dengan demikian, Isran menegaskan, kegiatan pemindahan IKN ini merupakan program pembangunan bangsa. Kasus Covid-19, menurutnya hanya sementara. “Program (pemindahan IKN) yang besar ini harus dilaksanakan. Walaupun sekarang ini memang terhambat karena persoalan Covid -19 ini. Dan sampai sekarang ini, bapak presiden mau menggunakan Istana Baru di sana (IKN baru) itu pada tanggal 17 Agustus 2024. Jadi perayaan Hari Kemerdekaan di tahun 2024. Rencana beliau mudah-mudahan terlaksana,” jelas Isran. (kip/riz/k16)