JAKARTA– Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021 di sejumlah daerah batal. Itu berpotensi mengakibatkan terjadinya learning loss gelombang kedua. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diminta untuk mewaspadainya.

Penundaan PTM membuat anak-anak harus kembali menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ). Padahal, kata Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Sekolah Digital Indonesia Muhammad Ramli, sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui kegagalan PJJ di Indonesia sehingga terjadi learning loss pada akhir 2020. ’’Dia berharap Januari 2021 PTM bisa kembali digelar agar kondisi learning loss tidak terulang,’’ ujarnya (4/7).

Namun, dengan kondisi saat ini, Ramli tidak bisa berharap banyak. Sebab, pada Januari PTM tak bisa dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, sejumlah uji coba PTM saat ini dihentikan. Terlebih, setelah pelaksanaan PPKM darurat, otomatis sekolah di Jawa-Bali tak bisa menyelenggarakan PTM terbatas. ’’Tantangan akan semakin parah karena serangan kedua Covid-19 ini mulai rentan bagi anak,’’ ungkapnya.

Merujuk data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 15 persen dari 9.399 kasus positif adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Artinya, ada kemungkinan PTM akan menemui kendala serius. Karena itu, sangat potensial terjadi kegagalan belajar atau learning loss untuk kali kedua bila tanpa ada tindakan nyata mencegahnya.

Ramli mengatakan, sebetulnya dampak learning loss tidak akan berhenti sekalipun sekolah dibuka dan diadakan PTM. Apalagi jika tidak ada kebijakan terkait pemulihan kemampuan belajar terlebih dahulu.

Berdasar penelitian Michelle Kaffenberger, dampak learning loss secara global pada peserta didik sangat besar terjadi pada siswa sekolah dasar. Dia menjelaskan bahwa siswa kelas III SD yang melewatkan waktu belajar enam bulan berpotensi kemampuannya tertinggal 1,5 tahun. Kemudian, siswa kelas I SD yang tidak belajar dalam waktu enam bulan akan mengalami ketertinggalan hingga 2,2 tahun. Learning loss juga berdampak panjang sehingga mengakibatkan masalah ekonomi dan sosial di masa depan.

Misalnya, siswa yang kehilangan kesempatan belajar selama 1,5 tahun akan kehilangan pendapatan sebesar 15 persen saat dewasa. Sementara itu, siswa yang kehilangan kesempatan belajar selama 2 tahun akan kehilangan pendapatan sebesar 20 persen saat dewasa.

Untuk mencegah learning loss, Ramli menyarankan para guru masuk ’’bengkel’’. Sebab, salah satu masalah serius PJJ di Indonesia pada awal pandemi adalah guru yang tidak mampu menggunakan teknologi. Setidaknya, ada lebih dari 60 persen guru yang tidak paham teknologi yang kemudian berakibat pada buruknya kualitas PJJ. ’’Data yang kami miliki, hanya 5,7 persen guru yang memiliki kemampuan dan kreativitas yang baik untuk menyajikan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan dan tetap berkualitas,’’ paparnya. Sementara itu, 33 persen di antaranya bisa menggunakan teknologi dalam PJJ dengan kualitas seadanya.

Karena itu, dia mengusulkan agar Kemendikbudristek menghentikan sementara seluruh proses belajar-mengajar. Tujuannya, yang dilatih dan melatih bisa berkonsentrasi penuh menemukan metode mengajar yang paling efektif secara digital tanpa beban berhadapan dengan anak didik. Lalu, mengirimkan seluruh guru selama 2–3 bulan untuk masuk ’’bengkel’’. Guru-guru yang telah mahir dan melek teknologi melatih 33 persen guru yang bisa menggunakan teknologi, tapi dengan kualitas seadanya. Selanjutnya, dua kelompok guru tersebut melatih 60 persen guru yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. ’’Pemetaan awal harus dilakukan. Setiap guru dipastikan bisa memberikan pembelajaran menarik dan berkualitas secara digital dengan minimal 18 metode berbeda untuk 18 pertemuan,’’ ungkapnya. (mia/c7/fal)