SAMARINDA - DPD Partai Golkar Kaltim dimungkinkan untuk menyewa lahan untuk kantornya di Jl Mulawarman kepada Pemkot Samarinda. Namun, untuk memuluskan skema itu, maka Golkar Kaltim diharuskan mengembalikan lahan tersebut terlebih dahulu kepada Pemkot. 

Demikian hal ini disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah kepada prokal.co, Minggu (4/7/2021). 

Sejak 2006, pasca terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2006, sistem pinjam pakai antara Pemerintah dan pihak swasta (G to B), tidak lagi dikenal dalam skema pengelolaan barang milik daerah. 

Dikatakan Herdiansyah, sistem pinjam pakai hanya berlaku antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antar Pemerintah Daerah (G to G). Dan regulasi ini tetap sama hingga diterbitkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 juncto PP 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

"Dalam regulasi ini, skema yang memungkinkan dilakukan oleh Partai Golkar jika ingin tetap berada di lokasi tersebut, adalah dengan sistem sewa. Itupun dengan catatan dikembalikan terlebih dahulu sepenuhnya kepada pemkot Samarinda," jelas Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah. 

Lebih lanjut, Castro menilai temuan BPK terkait dengan lahan pemkot Samarinda yang digunakan pihak ketiga seperti Golkar Kaltim, tanpa status yang jelas, mengkonfirmasi jika lahan tersebut memang adalah aset daerah. 

Apalagi hasil audit BPK sendiri adalah dokumen negara yang tidak perlu diragukan lagi legalitasnya. Jadi sebenarnya tidak perlu ada perdebatan terkait siapa yang berhak terhadap lahan tersebut. 

"Soal sekarang adalah Partai Golkar sebagai pihak ketiga yang memguasai lahan tersebut tanpa status yang jelas. Tanpa status yang jelas, maka keberadaan pihak ketiga di lokasi aset milik daerah, dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum," ujar Castro. 

Dikatakan Castro, KPK sendiri sudah sangat eksplisit mendorong agar aset milik daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga, harus segera dikembalikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. 

Penertiban aset daerah merupakan tugas KPK untuk mendampingi pemrtintah daerah agar tata kelola aset dapat dilakukan dengan baik. Untuk itu, penataan dan penertiban aset daerah, penting untuk segera dilakukan. 

Sebab semakin berlarut penertiban aset tersebut, maka akan berdampak terhadap kerugian keuangan negara yang lebih besar.

"Implikasinya, bukan hanya ditanggung oleh pihak ketiga yang menguasai aset secara melawan hukum, tapi juga terhadap Pemerintah Kota Samarinda yang dianggap melakukan pembiaran," kata Castro. 

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyudi bersama Walikota Andi Harun melakukan kunjungan lapangan serta koordinasi aset bermasalah berupa tanah yang saat ini ditempati sebagai kantor DPD Golkar Kaltim dan Plaza 21.

KPK menyarankan pemda melakukan optimalisasi aset sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada PAD. 

“Terkait aset bermasalah yang menjadi temuan BPK agar segera dicarikan solusi penyelesaiannya dengan win-win solution agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun. Aset-aset tersebut kita harapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyumbang PAD,” ujar Wahyudi.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Muhammad Husni Fahrudin menjelaskan KPK yang sempat kunjungan kantor Golkar Kaltim sifatnya netral. 

"Sangat jelas sekali, KPK netral. Dia (KPK) baru tahu duduk persoalan gedung Golkar Kaltim. Dia (KPK) juga mengetahui bahwa proses ini (aset Pemkot) bisa diatur dengan tata cara win win solution. Partai Golkar tidak dirugikan, Pemkot tidak dirugikan. Bagaimana teknisnya, nanti dicarikan solusinya. Solusinya salah satu sewa menyewa," ujar Husni Fahrudin. (Mym)