Pemberlakuan PPKM darurat bertujuan menekan persebaran virus korona. Namun, aturan itu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sanksi. Pemkot menyiapkan sanksi bagi pelanggar regulasi tersebut.

Pemberian sanksi PPKM darurat itu diatur dalam Inmendagri No 15 Tahun 2021. Hukuman tersebut tidak hanya menyasar masyarakat. Namun, pelaku usaha yang tak patuh juga bakal mendapatkan sanksi. Di bagian kesepuluh, pemerintah menjelaskan sanksi tersebut. Bagi pelaku usaha yang membandel, sanksi administratif disiapkan. Yaitu, denda.

Namun, tempat usaha yang berkali-kali melanggar akan mendapatkan hukuman yang lebih keras. Sanksinya hingga penutupan tempat usaha. Warga yang melanggar aturan juga mendapatkan sanksi. Bentuknya hukuman administratif. Bagi kepala daerah yang tidak menjalankan PPKM darurat, pemerintah tidak pilih kasih. Sanksi diberikan. Mulai teguran hingga pemberhentian sementara.

Kepala Bagian Humas Febriadhitya Prajatara menuturkan, aturan PPKM darurat harus dipatuhi. Sebab, regulasi itu telah dirancang pemerintah untuk menangkal persebaran Covid-19. ’’Seluruh daerah yang ditunjuk wajib menjalankan,’’ terangnya.

Pemberian sanksi bagi pelanggar diserahkan ke daerah. Menurut dia, kemungkinan hukuman yang diberikan sama dengan PPKM mikro. Warga yang menabrak aturan harus membayar denda. Besarnya Rp 150 ribu. Untuk pelaku usaha, denda yang diberikan bervariasi. Mulai Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta.

Pemberlakuan PPKM darurat berdampak pada ekonomi warga. Sebab, operasional pusat perekonomian dibatasi. Pemkot pun menyiapkan bantuan. Wujudnya sembako. Bantuan tersebut nanti diberikan ke seluruh RT dan RW.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pemkot tidak akan lepas tangan. Warga yang kesulitan ekonomi wajib dibantu. ’’Ini menjadi tugas utama pemkot,’’ jelasnya.

Saat ini posko bantuan didirikan. Lokasinya berada di balai kota. Warga yang memiliki rezeki lebih diminta ikut memberikan uluran tangan. (aph/sam/jar/omy/zam/c6/git)