PROKAL.CO,

JAKARTA– Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mengalami deadlock. Penyebabnya, Komisi I DPR dan pemerintah belum sepakat terkait dengan kelembagaan yang akan bertanggung jawab melindungi data masyarakat.

Buntunya pembahasan itu disampaikan langsung oleh Ketua Panja RUU PDP Komisi I Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, panja Komisi I DPR mengadakan rapat konsinyering dengan panja pemerintah yang diwakili Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan. ”Namun, DPR dan pemerintah tidak mencapai titik temu pembahasan RUU PDP,” terang Kharis dalam konferensi pers di kompleks parlemen Senayan (1/7).

Kharis menyatakan, ada inkonsistensi pemerintah dengan kesepakatan awal yang dibuat bersama DPR. Saat pembahasan kelembagaan dalam konsinyering, komisi I dan pemerintah awalnya memiliki kesepahaman. Yaitu, DPR dan pemerintah akan membentuk lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, saat masuk pembahasan, panja pemerintah berubah sikap. Pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah Kementerian Kominfo. Alhasil, konsinyering antara DPR dan pemerintah ditutup tanpa titik temu. ”Kami menilai panja pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan,” tegasnya.

Hal itu, kata Kharis, dibuktikan dengan paparan tentang kelembagaan yang disampaikan panja pemerintah. Posisinya berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama.

Kharis menegaskan, panja Komisi I DPR ingin memastikan keberadaan lembaga pengawas yang independen. Lembaga itu juga akan mengawasi badan publik dan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan aspirasi publik dan masukan dari para pakar.