PENAJAM - Tunggakan insentif dua bulan pada tahun anggaran 2020 untuk 19 ketua rukun tetangga (RT) di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU), sudah dibayar oleh pemerintah desa setempat pada 2021. Kepala Desa Gunung Intan Ismail Hasan memastikan gaji Rp 2 juta per ketua RT itu sudah diterima oleh yang berhak. 

“Dari awal sudah saya sampaikan gaji RT sudah kita bayar. Konfirmasi aja ke ketua RT ada tidak gaji yang belum kami bayar,” kata Ismail Hasan menjawab konfirmasi Kaltim Post, baru-baru ini.

Sebelumnya, sejumlah warga melaporkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020 Gunung Intan ke Inspektorat PPU. Salah satu materi yang dilaporkan adalah insentif belasan ketua RT yang tidak terbayar selama dua bulan, yakni November-Desember 2020. 

Selain itu, warga menyoal insentif kader pos pelayanan terpadu (posyandu) selama enam bulan pada 2020 juga belum dibayar. Karena itu, kader posyandu di desa itu melakukan aksi mogok setelah Lebaran.

Ketua RT 13 Gunung Intan Siswodiarto yang dihubungi kemarin mengungkapkan, ia menerima pembayaran gaji November 2020 yang diterima pada 8 Mei 2021 dan gaji Desember 2020 dia terima pada 10 Mei 2021 sekaligus insentif Januari-Februari 2021.

“Untuk tunggakan 2020 sudah clear. Sementara untuk insentif Maret, April, Mei, Juni 2021, belum,” kata Yanto, nama panggilan Siswodiarto.

Ia mempertanyakan ketersediaan anggaran empat bulan pada 2021. Apakah sudah ada atau memang anggaran dimaksud belum cair. Ia mengatakan, segera menanyakan kepada tim Inspektorat PPU yang saat ini melakukan audit di kantor Desa Gunung Intan.

Sementara itu, Rabu (30/6), tim auditor dari Inspektorat Daerah PPU memeriksa kinerja pengelolaan keuangan dan aset di Kantor Desa Gunung Intan. Ketua-ketua RT dipanggil untuk memberi keterangan terkait pembayaran insentifnya tahun anggaran 2020.

Ketua Tim Pemeriksa Lise Eviningrum juga memanggil kader posyandu di desa itu untuk kepentingan konfirmasi yang sama. Ketua Kader Posyandu Maju Gunung Intan Suprihatin membenarkan menerima undangan dari Inspektorat untuk keperluan konfirmasi.

“Saya jelaskan kalau insentif untuk kader posyandu selama 6 bulan tahun anggaran 2020 belum kami terima,” kata Suprihatin.

Semula ia berharap, sebelum Juni 2021, pihaknya menerima insentif yang tertunggak itu. Setelah itu, empat posyandu di desa ini secara bersama-sama mengakhiri mogok kerja dan membuka pelayanan kesehatan seperti semula. (ari/kri/k16)