Pergerakan harga batu bara acuan (HBA) yang terus menguat dikhawatirkan menahan laju pengembangan industri hilir emas hitam di Kaltim atau nasional. Sebab, pengusaha berpotensi memilih langsung menjual ke pasar internasional untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat.

 

SAMARINDA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat HBA pada Juni 2021 sebesar USD 100,33 per ton. Angka ini naik USD 10,59 per ton dibandingkan dengan Mei yang hanya USD 89,74 per ton. HBA Juni tercatat merupakan yang tertinggi sejak November 2018, yaitu di level USD 97,9 per ton.

Secara kasat mata, tingginya HBA akan berpengaruh terhadap ekspor Kaltim. Pasalnya, kinerja ekspor Bumi Etam memiliki elastisitas tinggi terhadap harga batu bara, yakni mencapai 0,64. Artinya, jika terdapat kenaikan 1 persen HBA akan meningkatkan nilai ekspor Kaltim sebesar 0,64 persen. Begitu pula sebaliknya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, tingginya harga komoditas saat ini memang berpotensi munculnya fenomena commodity supercycle yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Apabila terjadi, ini berpotensi kembali mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan kembali kepada masa kejayaan batu bara pada 2005-2011 lalu.

“Hanya saja, di sisi lain fenomena tersebut akan memunculkan beberapa tantangan,” katanya Selasa (29/6). Mengacu kepada pengalaman era commodity boom pada tahun 2000-an, relatif tingginya harga komoditas mendorong banyak bermunculan tambang-tambang baru di Kaltim, yang beroperasi karena ingin memanfaatkan momen tingginya harga.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah pusat untuk bisa menyeleksi izin banyak tambang yang nantinya berpotensi mengajukan izin ketika momen commodity superycle terjadi. “Harapannya kegiatan pertambangan bisa dilakukan secara govern dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, adanya momen harga yang tinggi dikhawatirkan membatasi laju pengembangan hilirisasi batu bara di Kaltim, maupun nasional. Terutama karena risiko dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proyek hilirisasi jauh lebih tinggi dibandingkan proses penambangan existing yang tidak banyak membutuhkan biaya dan teknologi tinggi.

“Terkait hilirisasi, selain isu harga yang bisa menurunkan appetite untuk melakukan hilirisasi, terdapat juga tantangan lain,” tuturnya. Seperti kebijakan atau regulasi offtaker produk hilirisasi yang masih belum ditentukan. Belum adanya kebijakan atau regulasi offtaker produk hilirisasi batu bara dikhawatirkan membuat hasil produk hilir tidak mampu terserap dengan baik di pasar sehingga menyebabkan pasokan berlebih.

Adanya kelebihan pasokan tersebut, nantinya akan berdampak kepada harga komoditas hilir yang berpotensi mengalami penurunan dan menjadi kurang menguntungkan bagi pelaku hilirisasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan pemetaan supply-chain produk hilirisasi batu bara yang mampu mempertemukan supplier produk hilirisasi batu bara dengan offtaker-nya.

“Untuk itu otoritas dan stakeholders terkait harus mampu bersinergi mengatasi tantangan tersebut, guna mewujudkan produk hilirisasi batu bara yang ekonomis dan kompetitif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih tinggi dan berkelanjutan di Kaltim,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)