PROKAL.CO,

SAMARINDA–Sebanyak 77,5 juta ton batu bara akan diambil dari perut bumi Kaltim sepanjang tahun ini. Angka itu merupakan kuota resmi izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Jumlah itu, belum termasuk dari aktivitas tambang ilegal yang marak di beberapa daerah. Dari temuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi, penambangan ilegal tersebar di 26 lokasi. Salah satunya, berada di Desa Tanah Datar, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merusak jalan poros Samarinda-Bontang.

Peralihan urusan pertambangan yang kini terpusat di Kementerian ESDM, membuat pemprov kehilangan kewenangan pengelolaan. Berlakunya UU 3/2020 tentang Mineral Batu Bara (Minerba), dijadikan tameng pemerintah daerah jika mereka tak lagi berkuasa. Khususnya dalam menindak tambang-tambang ilegal. Mengembalikan peran pemerintah daerah kini diupayakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Organisasi itu mendaftarkan sejumlah pasal-pasal dalam UU Minerba yang baru dalam gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut turut menggandeng masyarakat korban represi tambang.

 Judicial review ini bagai pertarungan terakhir setelah berbagai aksi demonstrasi tak didengar. Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan, judicial review diajukan pada 21 Juni 2021 atau tepat saat Presiden Joko Widodo berulang tahun.

Ada beberapa hal yang menurutnya menjadi alasan mengapa pasal-pasal dalam UU Minerba itu mesti digugat. Pradarma menjelaskan, pertama terkait pasal ditariknya perizinan ke pusat.

"Nah, hal ini mengancam sejumlah inisiatif daerah. Salah satunya moratorium izin tambang. Moratorium ini sebenarnya upaya daerah menekan laju kerusakan lingkungan dan proses produksi tambang tidak serampangan. Kalau ditambang secara brutal tentu saja bisa berdampak bagi kerusakan dan keuntungan daerah juga minim serta harus berpikir keras untuk pemulihan," jelasnya. Kaltim sejak masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak pun sudah melakukan moratorium izin pertambangan. Salah satu daerah di Kaltim, yakni Balikpapan pun menyatakan tak memberikan ruang bagi pertambangan batu bara. Namun, dengan aturan ini, risiko daerah ini ditambang bisa terjadi. Sebab, urusan tambang ditarik pusat.

"Kondisi ini akan mengancam inisiatif publik dan kota untuk mempertahankan ruang ekologis mereka dari tambang," katanya. Di sisi lain, ditariknya urusan ke pusat juga membuat pengaduan masyarakat terkendala. Sebab harus ke pusat. Dinas ESDM Kaltim pun, bisa jadi hanya kantor yang menerima pengaduan tapi tak bisa menindak, termasuk upaya pencegahan. Lalu, pasal lain terkait perpanjangan izin otomatis untuk pertambangan. Artinya, lanjut Pradarma, bakal tertutup ruang rakyat untuk mengevaluasi. Jadi, biarpun perusahaan itu bermasalah, berkali-kali membuat kejahatan dan pelanggaran, karena tak ada evaluasi masyarakat sekitar, bisa jalan terus. Sebab, secara narasi menempatkan posisi negara tunduk pada korporasi.