PROKAL.CO,

Tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, tidak diimbangi dengan jumlah sekolah pelat merah yang ada. Akibatnya, banyak siswa tidak bisa ditampung di sekolah negeri.

 

BALIKPAPAN-Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Balikpapan tak kunjung lepas dari polemik. Setiap tahunnya, selalu ada saja masalah. Mulai jenjang SD maupun SMP. Khususnya, jenjang pendidikan SMP. Apalagi ketentuan PPDB tahun ajaran 2021/2022 menerapkan sistem zonasi murni.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur zonasi memiliki kuota minimal 50 persen dari daya tampung sekolah. Berbeda dengan tiga jalur pendaftaran lainnya. Yakni jalur afirmasi (minimal 15 persen dari daya tampung sekolah), jalur perpindahan tugas orangtua/wali (minimal 5 persen dari daya tampung sekolah), dan jalur prestasi.

Senin (21/6), puluhan orangtua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan. Mereka berasal dari lima kecamatan di Balikpapan. Massa yang tergabung dalam Forum Orangtua Siswa keberatan dengan sistem zonasi. “Kami menuntut supaya radius itu dihilangkan saja. Seperti saya ini. Nyata-nyata rumah saya dekat dengan sekolah. Tapi, anak saya terlempar. Dan tidak masuk di tiga sekolah,” kata Megawati, warga RT 17, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Sebelumnya, dia mendaftarkan anaknya pada 3 SMP yang masuk dalam zonasi kediamannya. Yakni SMP 14, SMP 5, dan SMP 18 yang paling dekat dengan rumahnya. Akan tetapi, anaknya justru tersingkir dari jalur zonasi. Karena adanya aturan mengenai radius jarak rumah dengan sekolah tempatnya mendaftar. “Mau kami, harusnya seperti tahun lalu saja. Nilai tertinggi tapi tetap pakai zonasi. Enggak usah, pakai jarak radius itu sih,” tuturnya.