SAMARINDA-Alasan penggantian antarwaktu (PAW) ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas’ud masih samar. Apalagi, diduga tidak ada masalah hukum yang menyeret mantan bupati Berau dua periode itu. Belum adanya indikator jelas dan masuk akal, membuat PAW sejauh ini dipertanyakan publik.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, agak sulit menyimpulkan jika PAW murni kebutuhan organisasi Golkar. Melainkan ada agenda politik oleh kelompok tertentu.  “Kenapa, karena tidak ada alasan jelas yang bisa dikemukakan ke publik. Biar bagaimanapun, Golkar sudah partai milik publik. Bagaimana pun juga, publik harus tahu apa yang terjadi di Golkar,” katanya (21/6). Lagi pula, sambung dia, Makmur mengaku tidak pernah dipanggil DPP maupun DPD untuk memberikan klarifikasi. “Namanya orang mau diganti dengan alasan jelas dan rasional. Maka, biasanya kalau melakukan pelanggaran dipanggil. Minimal ditegur secara lisan lalu tulisan,” imbuhnya.

Alasan lain yang sulit diterima jika PAW adalah rotasi biasa, sosok Makmur yang meraih suara terbanyak dari Golkar pada Pileg 2019. Yaitu 38.211 suara. “Pak Makmur sudah menunjukkan dedikasi kepada partai dengan menjaga raihan suara Golkar. Anggapan Pak Makmur tidak memberikan sumbangsih kepada partai terbantahkan. Pak Makmur juga berjasa menjaga stabilitas Golkar. Masa kerja kurang lebih 35 tahun, bukan masa pengabdian yang ringan dan sebentar,” katanya.

Berkaca dari sepak terjang Makmur selama bertahun-tahun di Golkar, Lutfi menganggap tidak berlebihan jika publik patut mempertanyakan alasan PAW. “Dalam sebuah organisasi yang bernama parpol, adalah sebuah perilaku yang tidak mencerminkan adanya sikap yang menjunjung tinggi etika moral dalam berpolitik. Karier Pak Makmur tidak habis, tapi mencoreng kehormatannya,” kata Lutfi. Akibat pertunjukan yang tidak elok ini, Lutfi menilai pencopotan Makmur dari ketua DPRD Kaltim akan berdampak dengan agenda politik Golkar di Benua Etam.

Sebab, selama ini Makmur dikenal bersih dan tidak tergoda untuk pindah partai, sehingga akan menimbulkan simpati dari konstituen. Khususnya di basis suara Makmur di Berau, Bontang dan Kutai Timur. “Ada kemungkinan elektabilitas Golkar di Kaltim akan tergerus. Karena saya belum melihat kader seloyal Pak Makmur. Ini harus jadi pelajaran ke depannya, bahwa berpartai harus punya martabat, etika, moral, dan tata krama,” ungkapnya. Sementara itu, pengurus pusat Golkar tampaknya tak ingin ikut campur terhadap permasalahan penggantian pimpinan DPRD Kaltim.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini domainnya ada di pengurus DPD I Kaltim. Lanjut dia, dalam surat DPP Partai Golkar yang beredar, sudah diterangkan dengan jelas. Dasar DPP Partai Golkar menyetujui dan menetapkan PAW pimpinan DPRD Kaltim untuk sisa periode 2019-2024. “Itu kan sudah ada di poin 1D. Berdasarkan surat DPD I Kaltim. Jadi silakan ditanyakan ke mereka. Terima kasih,” katanya. Diwartakan sebelumnya, beredar surat persetujuan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus terkait PAW pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Surat itu ditandatangani di Jakarta pada 16 Juni 2021. Ditujukan kepada ketua DPD Golkar Kaltim dan memerintahkan agar segera menindaklanjuti proses PAW. Kepada Kaltim Post, Sekjen DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin mengatakan, pihaknya baru menerima salinan surat penggantian antarwaktu (PAW) secara resmi pada Minggu (20/6)

"Surat barusan kami terima, isinya sama dengan yang beredar, " katanya. Pria yang akrab disapa Ayub itu melanjutkan, surat tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan strategi Partai Golkar agar bisa lebih produktif lagi. Jajaran partai pun menurutnya siap menjalankan keputusan ini. "Tentunya setiap surat atau keputusan pimpinan partai sudah melalui pertimbangan serta tujuan yang baik. Maka kita sebagai kader harus siap mengikutinya," katanya. Sementara itu, Makmur HAPK enggan berkomentar banyak. Itu karena masih belum menerima surat resmi terkait usulan penggantian dirinya sebagai ketua DPRD Kaltim yang dijabatnya sejak 3 Oktober 2019.

“Karena, biasanya yang ditunjuk dan yang menggantikan harus ada suratnya,” katanya kemarin. Jika surat itu benar, mantan bupati Berau ini menuturkan, usulan PAW itu merupakan hak partai. Akan tetapi, dia menegaskan, setiap kader partai juga memiliki hak yang sama. Untuk meminta penjelasan yang mendasari adanya usulan penggantian tersebut. “Kan ada etika dalam partai. Apalagi saya enggak pernah ditelepon dan diberi tahu mengenai usulan penggantian ini. Makanya kalau ada yang salah, silakan disampaikan kepada saya,” ucap Makmur.

Dia melanjutkan, jika PAW berhubungan dengan kinerjanya selama hampir dua tahun menjabat ketua DPRD Kaltim, DPD Golkar Kaltim harus menjelaskannya. Sebab, selama ini, Makmur merasa sudah menjalankan perintah partai dengan baik. Apalagi keputusan untuk mengganti dirinya sebagai ketua DPRD Kaltim terkesan terburu-buru. Oleh karena itu, Makmur menyatakan akan segera menemui pimpinan Golkar Kaltim untuk menyampaikan dasar PAW tersebut.

“Didengar atau tidak, itu urusan beliau. Tapi tentunya, partai tidak boleh semena-mena. Dan harus menghargai kadernya. Walaupun fokusnya saya tahu. Saya bukan orang bodoh. Ya silakan, wartawan yang menganalisisnya. Kalau saya yang analisis, bukan saat ini,” tutur Makmur yang bergabung dengan Partai Golkar sejak 1985 melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Berau. Dia menyatakan, bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk ditunjuk menjadi ketua DPRD Kaltim. Apalagi menurut selama ini, dirinya selalu loyal kepada partai dan tidak memiliki kesalahan fatal yang berpotensi untuk menerima PAW.

“Tapi saya enggak tahu. Yang bisa menilai diri kita ‘kan orang lain. Kalau mungkin saya pernah mencemarkan nama partai, ya sampaikan saja. Saya juga harus sportif menerima. Makanya, harus ada alasannya. Tapi sementara saya tidak berkomentar banyak dulu,” sebutnya. (kip/riz2/k16)