PROKAL.CO,

SAMARINDA-Alasan penggantian antarwaktu (PAW) ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas’ud masih samar. Apalagi, diduga tidak ada masalah hukum yang menyeret mantan bupati Berau dua periode itu. Belum adanya indikator jelas dan masuk akal, membuat PAW sejauh ini dipertanyakan publik.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi mengatakan, agak sulit menyimpulkan jika PAW murni kebutuhan organisasi Golkar. Melainkan ada agenda politik oleh kelompok tertentu.  “Kenapa, karena tidak ada alasan jelas yang bisa dikemukakan ke publik. Biar bagaimanapun, Golkar sudah partai milik publik. Bagaimana pun juga, publik harus tahu apa yang terjadi di Golkar,” katanya (21/6). Lagi pula, sambung dia, Makmur mengaku tidak pernah dipanggil DPP maupun DPD untuk memberikan klarifikasi. “Namanya orang mau diganti dengan alasan jelas dan rasional. Maka, biasanya kalau melakukan pelanggaran dipanggil. Minimal ditegur secara lisan lalu tulisan,” imbuhnya.

Alasan lain yang sulit diterima jika PAW adalah rotasi biasa, sosok Makmur yang meraih suara terbanyak dari Golkar pada Pileg 2019. Yaitu 38.211 suara. “Pak Makmur sudah menunjukkan dedikasi kepada partai dengan menjaga raihan suara Golkar. Anggapan Pak Makmur tidak memberikan sumbangsih kepada partai terbantahkan. Pak Makmur juga berjasa menjaga stabilitas Golkar. Masa kerja kurang lebih 35 tahun, bukan masa pengabdian yang ringan dan sebentar,” katanya.

Berkaca dari sepak terjang Makmur selama bertahun-tahun di Golkar, Lutfi menganggap tidak berlebihan jika publik patut mempertanyakan alasan PAW. “Dalam sebuah organisasi yang bernama parpol, adalah sebuah perilaku yang tidak mencerminkan adanya sikap yang menjunjung tinggi etika moral dalam berpolitik. Karier Pak Makmur tidak habis, tapi mencoreng kehormatannya,” kata Lutfi. Akibat pertunjukan yang tidak elok ini, Lutfi menilai pencopotan Makmur dari ketua DPRD Kaltim akan berdampak dengan agenda politik Golkar di Benua Etam.

Sebab, selama ini Makmur dikenal bersih dan tidak tergoda untuk pindah partai, sehingga akan menimbulkan simpati dari konstituen. Khususnya di basis suara Makmur di Berau, Bontang dan Kutai Timur. “Ada kemungkinan elektabilitas Golkar di Kaltim akan tergerus. Karena saya belum melihat kader seloyal Pak Makmur. Ini harus jadi pelajaran ke depannya, bahwa berpartai harus punya martabat, etika, moral, dan tata krama,” ungkapnya. Sementara itu, pengurus pusat Golkar tampaknya tak ingin ikut campur terhadap permasalahan penggantian pimpinan DPRD Kaltim.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini domainnya ada di pengurus DPD I Kaltim. Lanjut dia, dalam surat DPP Partai Golkar yang beredar, sudah diterangkan dengan jelas. Dasar DPP Partai Golkar menyetujui dan menetapkan PAW pimpinan DPRD Kaltim untuk sisa periode 2019-2024. “Itu kan sudah ada di poin 1D. Berdasarkan surat DPD I Kaltim. Jadi silakan ditanyakan ke mereka. Terima kasih,” katanya. Diwartakan sebelumnya, beredar surat persetujuan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus terkait PAW pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Surat itu ditandatangani di Jakarta pada 16 Juni 2021. Ditujukan kepada ketua DPD Golkar Kaltim dan memerintahkan agar segera menindaklanjuti proses PAW. Kepada Kaltim Post, Sekjen DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin mengatakan, pihaknya baru menerima salinan surat penggantian antarwaktu (PAW) secara resmi pada Minggu (20/6)