PROKAL.CO,

SAMARINDA-Status aset yang tercampur membuat kemelut SMA 10 Samarinda dan Yayasan Melati kian berlapur. Senyap selepas peninjauan kembali (PK) yayasan ditolak Mahkamah Agung (MA) pada 2017, prahara kembali mengemuka. Berawal dari disposisi gubernur Kaltim.

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim bersama pemprov dan Komite SMA 10 pada 9 Juni lalu, hanya memastikan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021 tak terhambat. Sementara duduk perkara status aset gedung Kampus A di Jalan HAM Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir yang tumpang-tindih tak tersentuh.

Pemprov Kaltim hanya menegaskan kepemilikan lahan seluas 122.545 meter persegi di lewat hak pakai lahan (HPL) Nomor 8 tertanggal 6 Juli 1988 yang dikantongi. Sementara gedung Kampus A yang terbangun di atas lahan tersebut, diklaim milik yayasan.

Selepas RDP itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menilai, masalah aset tersebut sepenuhnya bergantung pemprov bagaimana membenahinya. Untuk penerapan PPDB di dua zonasi yang dimiliki SMA 10 sejauh ini, sebut dia, telah dipastikan Dinas Pendidikan Kaltim tak terkendala dan tetap mengikuti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Selain di HAM Rifaddin, SMA 10 juga memiliki gedung Kampus B di Jalan Perjuangan, Sempaja Selatan, Samarinda Utara. “Pemprov harus ambil alih seluruh kekisruhan ini jangan berlarut dan berdampak ke pelajar,” sebutnya.

Tumpang-tindih dua kepemilikan ini jadi bom waktu yang bisa kapan saja meledak jika tak segera dijinakkan. Hal ini sudah terlihat ketika gaduh sengketa Yayasan Melati melawan Pemprov Kaltim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda medio Juni 2015. Kala itu, Yayasan Melati menyoal Keputusan gubernur Kaltim saat itu, Awang Faroek Ishak yang menerbitkan keputusan Nomor 180/K.745/2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 341 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Tanah milik/Dikuasai Pemprov Kaltim ke Yayasan Melati pada 2 Agustus 1994.

Keputusan ini diterbitkan Awang Faroek pada 21 November 2014. Dicabutnya hak pakai lahan tersebut, status sekolah yang semula bernama SMA 10 Melati pun dibelah dan SMA 10 kembali ke pangkuan Dinas Pendidikan untuk dikelola.