PROKAL.CO,

Keluarnya surat DPP Golkar tentang pergantian Ketua DPRD Kaltim meramaikan jagat politik Kaltim dalam dua hari belakangan ini. Dalam surat bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 dengan perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Dengan tanda tangan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Dalam surat tertanggal 16 Juni 2021 itu memuat bahwa DPP Golkar menyetujui dan menetapkan pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 kepada H Hasanuddin Masud S.Hut, ME. Jika merujuk surat ini, artinya Ketua DPRD Kaltim saat ini Makmur HAPK akan lengser dan digantikan Hasanuddin Masud. 

Bagaimana tanggapan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim Rudy Masud ? Rudi yang juga saudara dari Hasanuddin ini meluruskan dan menjelaskan terkait polemik beredarnya pesetujuan surat usulan pergantian pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2023. Rudy tidak membantah beredarnya surat dari DPP Partai Golkar Nomor : : B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Dikatakannya,  pergantian ini tak lain demi besarnya partai. Dan dia membantah ada kaitannya dengan Pilkada Kaltim. 

"Ini kaitannya dengan pemilu legislatif (Pileg) dan pilpres. Tidak ada kaitannya dengan pilkada di Kaltim," ungkap Rudy. Pergantian pimpinan DPRD Kaltim kata Rudy berdasarkan evaluasi yang disampaikan secara resmi secara struktural maupun secara fraksi. "Partai Golkar perlu energi baru. Ini usulan fraksi Partai Golkar, jadi ini  memang bagian dari evaluasi dan strategi partai," beber anggota Komis III DPR RI itu. 

Sejak surat dari DPP Partai Golkar beredar secara viral, Rudy menjelaskan dan mengklarifikasi terkait proses usulan pergantian pimpinan di DPRD Kaltim. Kata dia, usulan itu sudah melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan partai. "Pertama semuanya pakai proses, partai ini sudah sangat matang, prosesnya ada. Sebenarnya, ini sudah lama. Karena kenapa, pertama karena Golkar kehilangan produktivitasnya, karena situasinya juga corona, tidak gesit lagi. Sementara kita kan perlu gebrakan yang membuat orang terkaget-kaget begitu lah," jelasnya. 

Jadi, lanjut dia, usulan pergantian ini memang dilakukan untuk evaluasi. Keputusan ini bukan hanya kemauan dari DPD Partai Golkar secara struktural dan fraksinya. "Tetapi DPP juga meminta ini untuk persiapan pileg. Kan pileg sebentar lagi, sementara tahun 2022 semua sudah harus selesai," lanjut Rudy.

 Ia menambahkan, Partai Golkar menegaskan bahwa pada tahun 2022 semua sudah harus selesai. "Tahun 2023 sudah roadshow kemana-mana, karena 2024 pileg itu bulan Februari di awal tahun, mana mungkin kita kerjakan di 2024. Jadi ini kepentingan besar partai," jelas dia.