PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Harapan agar pusat ikut membiayai 138 desa/kelurahan yang kesulitan akses internet di Kaltim menipis. Pernah berkarier di Kaltim, rupanya tak serta-merta membuat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate begitu saja mengalokasikan anggaran. Sikap itu membuat Gubernur Isran Noor kecewa.

“Saya sudah ketemu dengan Menkominfo. Dia bilang mau dilihat dulu dari sisi programnya (Kemenkominfo). Kalau dari sisi program, sudah lah. Enggak bakalan kita dapat prioritas,” keluh mantan bupati Kutim di Hotel Novotel Balikpapan. Padahal, sambung gubernur, pada dekade 1980-an, Menkominfo pernah bekerja di salah satu perusahaan perkebunan di Bengalon, Kutim. "Di tempatnya kerja dulu di Bengalon, masih banyak blank spot. Pak menteri itu, dari Bengalon dulu, karyawan. Saya bilang di Bengalon masih banyak blank spot, katanya nanti saya lihat dulu,” imbuh Ketua DPD Partai NasDem Kaltim itu.

Karena mendapat jawaban yang tidak sesuai keinginan, Isran pun tidak melanjutkan pembahasan tersebut. Sehingga dia tidak berharap lagi dengan bantuan APBN. Sehingga perlu mencari terobosan dengan melibatkan kerja sama pihak swasta. Sehingga permasalahan blank spot di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan Paser teratasi. “Kalau membangun BTS (base transceiver station atau stasiun pemancar)-nya enggak terlalu sulit. Mungkin kerja sama dengan pihak swasta,” ungkapnya. Mengutip data yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, dari 197 kelurahan dan 841 desa, terdapat 138 desa dan kelurahan yang masih mengalami blank spot.

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, pemerintah daerah sifatnya hanya membantu memfasilitasi. Sementara untuk penyediaan jaringan telekomunikasi, merupakan ranah provider. Baik dari perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan telekomunikasi kepada penggunanya. Sehingga sifatnya business to business (B2B) antara perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dengan konsumen selaku penggunanya.

Lanjut Faisal, pemerintah tidak dapat berbuat banyak membantu akses konektivitas dengan provider. “Apalagi secara geografi, Kaltim ini wilayahnya jauh dan banyak menembus hutan. Sedangkan dari segi demografi, penduduknya tidak terlalu banyak. Tapi secara umum, mereka (provider) selalu bilang pasti akan mengembangkan bisnisnya. Supaya blank spot bisa diatasi,” katanya. Kendala lain, biaya investasi membangun akses jaringan telekomunikasi cukup mahal. Untuk membangun menara pemancar di daerah hulu dengan jangkauan sekitar 70–100 meter, membutuhkan biaya sekitar Rp 1,5 miliar.

Itu belum termasuk biaya lahan pembangunan menara, jalan pendekat, hingga tenaga untuk menghidupkan stasiun pemancar. Baik menggunakan tenaga listrik maupun tenaga surya. Dengan biaya itu, ditambah jumlah penduduk yang tidak banyak, penyedia layanan komunikasi memutar otak membangun jaringan di wilayah terpencil. “Makanya kami harus bersama-sama mereka agar mau memasang. Itu yang kami masih lakukan pendekatan,” katanya. Pemerintah daerah pun berupaya mencoba mengurangi investasi dari penyedia layanan komunikasi untuk membangun stasiun pemancar di wilayah perbatasan.