PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Upaya penanggulangan banjir di Kaltim terus dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain normalisasi daerah aliran sungai (DAS), juga merehabilitasi lahan kawasan hutan secara vegetatif dan mekanis atau sipil teknis. Pembiayaannya melalui dana APBN hingga pihak ketiga.

Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau Sudaryanto menerangkan, rehabilitasi secara vegetatif melalui pembiayaan APBN. Pada 2020, 1.500 hektare lahan di ibu kota negara (IKN) baru direboisasi. Setahun sebelumnya, 1.500 hektare yang tersebar di Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, dan Paser juga direboisasi.

“Tahun 2021, akan dilakukan reboisasi lagi seluas 1.500 hektare di IKN,” katanya (16/6). Pihaknya juga melibatkan partisipasi pihak ketiga untuk mereboisasi daerah aliran sungai di dalam kawasan hutan. “Perusahaan tambang wajib menanam pohon di daerah DAS. Sampai tahun ini, telah diserahterimakan 15 ribu hektare. Salah satunya di Bukit Soeharto, ada sekitar 2 ribuan hektare,” lanjut dia.

Sementara itu, mitigasi secara sipil teknis, dilakukan pembangunan konservasi tanah dan air. Seperti dam penahan dan gully plug.Yang merupakan bangunan konservasi berupa susunan batu dalam kawat bronjong melintang pada alur anak sungai. Difungsikan menahan endapan lumpur. Sehingga bencana tanah longsor dapat dihindarkan. Hal lainnya adalah penanaman di luar kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan. Dengan membagikan bibit gratis berupa buah-buahan, kayu-kayuan dan tanaman estetika. Seperti tabebuya, bungur, danketapang kencana, untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Dari menebang menjadi menanam.

 “Silakan ambil bibitnya. Gratis, tapi ambil sendiri. Sudah ada dari Dinas Kehutanan, atas permintaan gubernur meminta untuk pengembangan bungur kuning, sekitar 20 ribu batang,” terang dia. Bersama Dinas Kehutanan dan Forum DAS Kaltim, KLHK juga akan melakukan penyusunan rencana pengelolaan das terpadu atau RPDAST. Lanjut dia, saat ini, sudah tersusun tiga RPDAST. Yakni, DAS Mahakam, DAS Manggar dan DAS Kendilo. “Kami juga akan melakukan pembuatan sumur resapan dan instalasi penampungan air hujan. Di rumah-rumah daerah perkotaan melalui APBN dan dana pihak ketiga,” ungkap Sudaryono.

Mengenai strategi penanggulangan pencemaran terkait pemindahan IKN di Kaltim, pihaknya akan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi BPDASHL Mahakam Berau. Salah satunya, memastikan tekanan penduduk dan faktor lainnya terkait pemindahan IKN tidak melebihi daya dukung DAS dan daya dukung lingkungan. “Kami juga akan memastikan ketersediaan air cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah IKN. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” terangnya.