Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis daftar daerah yang miskin inovasi. Ada lima provinsi yang indeks nilainya terendah. Yakni adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Maluku, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Gorontalo. Hasil penilaian ini disampaikannya pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Rabu (16/6/2021) secara virtual.

Menanggapi hal ini, pengamat dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, kondisi ini jelas menampar Pemprov Kaltim. “Ini seperti tamparan untuk bangun dari tidur dan berbenah,” kata pria yang akrab disapa Castro ini. Lebih jauh dikatakannya, Pemprov Kaltim tidak perlu malu untuk mengakui kalau memang pemerintah sangat tertinggal dalam hal inovasi terobosan kebijakan. “Lemahnya inovasi ini bertautan dengan buruknya sistem pelaporan, dan minimnya riset dan kajian untuk menopang terobosan kebijakan Pemerintah,” kata dia.

Diberitakan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah. Salah satunya Kaltim. Kelima provinsi tersebut masuk dalam kategori kurang inovatif berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Sedangkan, masih terdapat 55 kabupaten dan 3 kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer).

Fatoni mengatakan, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.

“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni. Dirinya menambahkan, bagi Pemda yang memperoleh hasil skor indeks rendah diimbau untuk segera berbenah. Para kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi.

Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.

Kembali ke Castro, soal skor indeks inovasi terendah yang di dapat Kaltim ini harus dipandang sebagai bentuk otokritik atau evaluasi bagi Pemerintah. “Ya untuk beres-beres kebijakan ke depannya. Dalam hal riset dan kajian misalnya, harus benar-benar diarahkan untuk mendorong terobosan kebijakan yang menjawab kebutuhan publik. Bukan riset yang sekedar base on project. Begitupun dengan tata kelola data, harus ada terobosan sistem data yang fleksibel, transparan, real time, dan mudah diakses public,” bebernya.

Dikatakan dosen di Universitas Mulawarman ini, budaya inovasi juga mensyaratkan role model secara top down. Dimana pejabat daerah beserta seluruh jajaran pimpinan, harus jadi contoh bagi bawahannya. “Jangan kencang di bawah, namun di atas justru berjalan lamban. Ini yang mesti dibenahi ke depannya, sebab indeks inovasi itu bukan sekedar angka-angka, namun komitmen keseriusan untuk mendorong tata kelola pemerintahan (good governance) yang mampu melayani publik dengan baik,” tutup dia. (pro)

Berikut daftar pemerintah daerah dengan kategori kurang inovatif dan disclaimer hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020.

Provinsi dengan Skor Indeks Inovasi Terendah (Kurang Inovatif)
1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Provinsi Kalimantan Barat
3. Provinsi Maluku
4, Provinsi Kalimantan Timur
5. Provinsi Gorontalo

Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)
1. Kabupaten Boalemo
2. Kabupaten Boven Digoel
3. Kabupaten Buru
4. Kabupaten Buton Tengah
5. Kabupaten Buton Utara
6. Kabupaten Deiyai
7. Kabupaten Dogiyai
8. Kabupaten Fakfak
9. Kabupaten Halmahera Barat
10. Kabupaten Halmahera Tengah
11. Kabupaten Halmahera Timur
12. Kabupaten Intan Jaya
13. Kabupaten Kaimana
14. Kabupaten Kapuas Hulu
15. Kabupaten Kepulauan Aru
16. Kabupaten Kepulauan Yapen
17. Kabupaten Lanny Jaya
18. Kabupaten Mahakam Ulu
19. Kabupaten Malaka
20. Kabupaten Mamberamo Raya
21. Kabupaten Manggarai
22. Kabupaten Manggarai Barat
23. Kabupaten Manggarai Timur
24. Kabupaten Manokwari Selatan
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Maybrat
27. Kabupaten Memberamo Tengah
28. Kabupaten Morowali
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Ngada
31. Kabupaten Nias Utara
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pasangkayu
34. Kabupaten Pegunungan Arfak
35. Kabupaten Polewali Mandar
36. Kabupaten Pulau Taliabu
37. Kabupaten Puncak
38. Kabupaten Puncak Jaya
39. Kabupaten Raja Ampat
40. Kabupaten Rokan Hilir
41. Kabupaten Sabu Raijua
42. Kabupaten Sarmi
43. Kabupaten Seram Bagian Timur
44. Kabupaten Sorong
45. Kabupaten Sorong Selatan
46. Kabupaten Supiori
47. Kabupaten Tambrauw
48. Kabupaten Tana Toraja
49. Kabupaten Teluk Bintuni
50. Kabupaten Teluk Wondama
51. Kabupaten Timor Tengah Utara
52. Kabupaten Tolikara
53. Kabupaten Waropen
54. Kabupaten Yahukimo
55. Kabupaten Yalimo

Kota dengan kategori Tidak Dapat Dinilai (Disclaimer)
1. Kota Sorong
2. Kota Gunungsitoli
3. Kota Subulussalam.