PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan direncanakan mulai dibangun awal tahun depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mengalokasikan anggaran pembangunan fisik, dengan catatan, pembebasan lahan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tuntas dikerjakan tahun ini.

Untuk diketahui, pada akhir 2020, Pemkot Balikpapan menerbitkan penetapan lokasi (penlok) pengadaan tanah jalan pendekat Jembatan Pulau Balang. Luas lahan yang dibutuhkan 129. Sementara perkiraan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 318 miliar. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menerangkan, untuk pembangunan fisik jalan pendekat yang terdiri dari satu jalur, memerlukan anggaran sekira Rp 750 miliar.

Namun, berdasarkan desain perencanaan jalan pendekat sepanjang 15,35 kilometer itu, akan dibangun dengan dua jalur dan empat lajur. Sehingga, kebutuhan anggaran fisiknya mencapai Rp 1,5 triliun. Ditambah dengan pembebasan lahan, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,8 triliun. Ya, perkiraan hampir Rp 2 triliun,” kata dia kepada Kaltim Post, Selasa (8/6). Akan tetapi, pemerintah pusat melalui menteri PUPR memberikan sinyal jika anggaran pembebasan lahan dibantu menggunakan APBN.

Dengan ketentuan, gubernur Kaltim telah menyiapkan anggaran pembebasan tersebut. Berapapun anggaran yang disiapkan, akan dibantu oleh pusat. Enggak apa-apa, yang penting jalan. Karena kami enggak bisa membebaskan itu,” ungkap pria berkacamata ini. Kegiatan pembangunan fisik jalan pendekat tersebut, akan dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan pembebasan lahannya.

Dengan target pengerjaan awal 2022, maka lelang pembangunan fisik Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang diperkirakan dimulai November 2021. Jika target tersebut sesuai rencana, pihaknya menargetkan Jembatan Pulau Balang bisa dilintasi sebelum 2024. Yang jelas tahun 2022, kami akan kerjakan. Mana yang sudah bebas, akan kami kerjakan. Yang belum, sambil jalan aja. Kalau nunggu (pembebasan lahan) sampai selesai, enggak selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menyampaikan, jika anggaran pembebasan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang mendapat perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Pasalnya, jika tidak ada jalan pendekat tersebut, Jembatan Pulau Balang yang rampung sejak tahun lalu akan mubazir. Masyarakat semakin lama memanfaatkannya. Padahal, jembatan ini merupakan akses alternatif dari Balikpapan menuju Penajam Paser Utara (PPU), Paser hingga Banjarmasin (Kalsel).