PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Hari ini (8/6) DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kaltim menggelar musyawarah daerah (musda) di Balikpapan. Namun mendapat sejumlah pertentangan dari internal. Bahkan anggota dewan kehormatan organisasi tersebut ikut turun tangan.

Dari sejumlah informasi yang dihimpun Kaltim Post (Induk PROKAL.co), akar persoalan itu bermula dari ikut campurnya DPP Iwapi terhadap musda. Sekretaris Steering Committee (SC) Musda Iwapi Kaltim 2021 Anni Juwairiyah menuturkan, ketua DPD Iwapi Kaltim sebelumnya dipimpin oleh Nurhasanah. Untuk masa periode 2015-2020.

Jelang berakhirnya masa jabatan, dibentuk SC. Di mana ketuanya adalah Rinayanti dan sekretarisnya adalah Anni. Penjaringan dibuka. Sosialisasi dilakukan hingga ke tingkat DPC di kabupaten/kota di Kaltim. Namun pandemi Covid-19 merebak ke penjuru negeri termasuk Kaltim.

Rencana menggelar musda pun terhambat. Berbulan-bulan berlalu, pada awal 2021 rencana musda kembali digulirkan. Belakangan pendaftar calon ketua umum (caketum) DPD Iwapi Kaltim hanya Nurhasanah yang memenuhi syarat. Melihat itu, DPP Iwapi merespons. Menganggap DPD Iwapi Kaltim kurang sosialisasi. Terlebih DPC ada yang melapor ke pusat.

Namun SC akhirnya mengalah. Kembali membuka penjaringan pada 22-25 Februari 2021. Selain Nurhasanah, terdapat dua nama pendaftar. Mereka adalah Syarifah Maryam Fitriana dan Ernawati Gaffar. Belakangan, SC mengumumkan caketum yang lolos verifikasi. Kembali hanya Nurhasanah yang dianggap memenuhi syarat.

Di situ, Iwapi pusat mulai ikut campur dalam proses musda. Pusat menganggap Iwapi Kaltim tidak bisa menggelar musyawarah yang transparan. “Ini yang kami sayangkan. Seharusnya DPP hanya sebagai fasilitator untuk musda. Bukan malah mengambil alih tanpa harus duduk bareng dengan pengurus di daerah,” tanya Anni.