PROKAL.CO,

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal acara debat terbuka yang diinisiasi koalisi masyarakat sipil. KPK menyebutkan, Ketua KPK Firli Bahuri tidak dapat memenuhi undangan debat itu lantaran ingin mengakhiri polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di ruang publik.

”Kami telah merespons surat (undangan debat, Red) tersebut bahwa ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (5/6). Debat itu digelar pada Jumat (4/6). Firli diundang untuk berdebat dengan Giri Suprapdiono, direktur pendidikan dan kampanye antikorupsi (nonaktif). Jurnalis Najwa Shihab didaulat sebagai moderator.

Ali menjelaskan, undangan debat terbuka itu sejatinya dikirim koalisi masyarakat sipil pada 3 Juni. Sesuai undangan, debat dilaksanakan di pelataran Gedung Merah Putih KPK. Namun, acara tersebut kemudian bergeser ke ruang wartawan di dalam gedung KPK. ”KPK menyayangkan acara debat di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” ujar dia.

Pihaknya, tambah Ali, meminta dukungan publik untuk menciptakan situasi kondusif demi kelancaran pemberantasan korupsi. Saat ini KPK tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan alih status pegawai menjadi ASN. Khususnya terkait nasib 51 pegawai yang terancam dipecat 1 November mendatang.

KPK belum menentukan sikap tegas terkait nasib 51 pegawai yang terancam diberhentikan itu. Lembaga antirasuah tersebut juga belum membeberkan nama-nama yang masuk dalam daftar itu. (tyo/c9/ttg)