PROKAL.CO,

UPAYA membenahi wajah Kota Tepian sepertinya masih butuh waktu lebih lama. Penataan parkir, ruang terbuka hijau (RTH) hingga pedagang kaki lima (PKL) yang merambah badan jalan menjadi masalah yang hingga kini belum terselesaikan.

Bak penyakit musiman, setiap tahun tiga masalah klasik itu selalu menjadi pembahasan. Begitu pula setiap pucuk pimpinan berganti, tiga masalah klasik itu menjadi sorotan. Tapi belum ada jalan keluarnya.

Dalam 100 hari masa kerja Wali Kota Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso, tiga masalah itu pun kembali jadi prioritas untuk diselesaikan. Beberapa kali penertiban PKL sempat dilakukan. Sayangnya, para PKL tetap mucil.

Sama halnya dengan RTH, 20 persen RTH seakan jalan di tempat. Sejauh ini baru 5 persen tersedia. Begitu pula soal penataan parkir. Kantong parkir belum tersedia, juru parkir liar pun masih menjamur.

Program e-parking yang digadang-gadang bisa menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) pun masih tertunda. Melihat 100 hari masa kerja pemimpin Kota Tepian dalam pembenahan, pengamat tata kota Farid Nurrahman ikut bersuara.

Mengenai masalah PKL yang terus-terusan beraktivitas meski telah ditertibkan, menurut dia, Pemkot Samarinda dapat menyediakan kantong PKL. Selain itu, pengawasan di lokasi langganan PKL harus dilakukan secara rutin. Fasilitas listrik yang selama ini membuat PKL kembali ke tempat yang tidak seharusnya harus diputus.