PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Kelanjutan rencana pembangunan jalan layang (flyover) Balikpapan belum jelas. Proyek yang direncanakan dibangun di simpang Muara Rapak, Balikpapan Utara itu, belum dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Flyoveryang direncanakan pada 2014 itu, sepenuhnya akan dikerjakan oleh Pemprov Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai kelanjutan pembangunan flyoverBalikpapan. Padahal, pihaknya menginginkan agar alokasi pembangunannya bisa dimasukkan APBD Perubahan 2021. “Yang lagi marak dibicarakan (Banggar DPRD Kaltim) adalah jalan pendekat Jembatan Pulau Balang. Itu yang malah, mulai sekarang dibicarakan. Flyovermalah belum,” katanya kepada Kaltim Post,(3/6).

Anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan ini menyatakan akan mendorong agar pembangunan flyoversegera dibahas. Sehingga, anggaran pembangunannya segera dialokasikan Pemprov Kaltim. Mengingat, lalu lintas di kawasan simpang Muara Rapak tersebut, sudah sangat padat. Sehingga perlu segera dibangun jalan layang. “Supaya di APBD Murni 2020, sudah bisa dilaksanakan. Tapi saat ini, belum ada (pembahasan flyover),” ucapnya.

Terpisah, Kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan Andi Yusri Ramli mengatakan, pengerjaan fisik pembangunan jalan layang itu menjadi tugas Pemprov Kaltim. Namun menurut informasi yang diterimanya, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) mencoba mengusulkan pembiayaannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Karena itu (flyoverMuara Rapak) akan nyambungdengan jalan nasional di (Jalan) Soekarno-Hatta,” katanya. Akan tetapi, sambung dia, Pemprov Kaltim juga berharap kegiatan pembebasan lahan pembangunan flyoverdapat dibiayai oleh Pemkot Balikpapan. Berdasarkan, perencanaan pembebasan lahan yang disusun oleh DPU Balikpapan pada 2018, luas lahan yang akan dibutuhkan sekira 1,5 hektare dengan perkiraan kebutuhan anggaran tahun itu, sebesar Rp 300 miliar. Namun diakuinya, teknis pembebasannya yang belum disusun oleh Pemkot Balikpapan.

"Karena berada di wilayah Balikpapan, untuk pembebasannya pasti akan kami bantu. Namun, masalah pendanaan nanti, saya enggak tahu. Akan dilaksanakan oleh kota atau dibantu provinsi. Itu, nanti pembicara di tingkat pimpinan (kepala daerah),” pungkasnya.