PROKAL.CO,

JAKARTA–Persiapan groundbreaking atau peletakan batu pertama calon ibu kota negara (IKN) baru terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang berperan banyak dalam kegiatan pembangunan pusat pemerintahan baru di Kaltim itu sedang menuntaskan kajian dan desain. Sembari menunggu pengesahan Undang-Undang IKN. Yang saat ini bahkan belum dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR.

“Tentang IKN ini, memang kami sedang persiapan software-nya. Tapi menunggu pengesahan undang-undangnya. Dan nanti beliau (Presiden Joko Widodo) sendiri yang akan mengumumkan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja (raker) di Komisi V DPR, (2/6).

Dia melanjutkan, saat ini, Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan IKN. Basuki menyatakan bahkan dalam pagu indikatif tahun 2022 atau perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja), tidak memuat kegiatan terkait pembangunan IKN.

Dalam pagu indikatif 2022, Kementerian PUPR mengusulkan anggaran sebesar Rp 100,459 triliun. “Pagu indikatif 2022 ini, sebenarnya ada catatannya. Belum termasuk yang IKN, belum termasuk food estate, dan belum termasuk di kawasan industri terpadu. Karena, tiga hal itu yang jadi catatan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan dan (Menteri PPN) Kepala Bappenas,” jelas dia.

Meski begitu, khusus untuk rencana pemindahan IKN ke Kaltim, Kementerian PUPR masih terus menyiapkan groundbreaking-nya. Menurut perencanaan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan Istana Negara, akses jalan, penyediaan air bersih, serta pembangunan drainase.

Terutama pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). “Itu sedang kami siapkan software-nya saja, desainnya. Tetapi nanti menunggu pengesahan undang-undangnya dari DPR. Saya kira itu yang bisa kami laporkan,” tambah Basuki.