PROKAL.CO,

SAMARINDA-Standar operasional prosedur atau SOP di seluruh rumah sakit di Samarinda akan dievaluasi pemerintah kota. Ini merupakan tindak lanjut atas kasus dugaan keterlambatan pelayanan pasien karena urusan administrasi di RSIA Aisyiyah Samarinda pada Minggu (16/5).

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda dr Ismid Kusasih mengatakan, pertemuan dengan penanggung jawab rumah sakit di Kota Tepian akan digelar Jumat (21/5). Pimpinan rumah sakit masing-masing diminta menyampaikan SOP mereka. Setelahnya, SOP itu akan disesuaikan aturan yang berlaku dengan mengutamakan keselamatan warga, tanpa ada jarak antara rumah sakit dengan pasien.

"Kami sudah meminta bidang yang menangani soal ini untuk mengumpulkan data keterangan. Sebagai bentuk pengawasan dari dinas, untuk mencari solusi demi peningkatan pelayanan," ucapnya kepada Kaltim Post, Rabu (19/3).  Dia menegaskan, pengelolaan rumah sakit mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dimana SOP tata laksana pelayanan tiap rumah sakit berbeda-beda. Namun, kasus yang terjadi di RSIA Aisyiyah Samarinda awal pekan ini, diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk kembali pada satu titik penting.

Yakni mengedepankan kepentingan dan keselamatan jiwa pasien di atas alasan apapun. "Kami akan buat investigasi sendiri untuk RSIA Aisyiyah juga pelaksanaan evaluasi SOP," singkatnya. Diwartakan sebelumnya, pelayanan di RSIA Aisyiyah Samarinda dikritik Wali Kota Samarinda Andi Harun, Senin (17/5). Itu setelah wali kota menerima laporan dari keluarga pasien yang diwakili Syafaruddin. Saat tiba di RSIA Aisyiyah Samarinda pada Minggu (16/5) sekitar pukul 11.34 Wita, pasien berjenis kelamin perempuan itu mengalami pendarahan pada kandungannya.

Keluarga pasien kemudian ditanya oleh pihak rumah sakit terkait kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Baik BPJS Kesehatan maupun yang lainnya. Dari penuturan pihak rumah sakit, awalnya pihak keluarga tidak bisa menunjukkan kepesertaan. Tetapi setelah ditelusuri, rupanya telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan sejak 2018, tetapi statusnya tidak aktif akibat menunggak. Terkait hal itu, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda Aslamiyah mengatakan, pada kondisi tersebut, keluarga bisa saja mengaktifkan kembali layanan BPJS Kesehatan dengan melunasi tunggakan dari bulan terakhir pembayaran sampai bulan berjalan.

Artinya jika menunggak dari Januari hingga Mei, maka lima bulan itu harus dilunasi dulu, setelah itu kepesertaan langsung aktif. "Tetapi merujuk Perpes 64/2019 tentang Jaminan Kesehatan, ada syarat lain juga yang harus disetujui oleh peserta. Bagi kepesertaan yang kembali aktif, apabila ingin memperoleh pelayanan kesehatan yang sifatnya rawat inap dalam kurun waktu 45 hari setelah pelunasan tunggakan, maka harus menanggung biaya denda sebesar 5 persen dari total tagihan yang muncul dalam aplikasi," ucapnya.