SAMARINDA-Proyek kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC) yang sempat diajukan Pemprov Kaltim tahun lalu namun ditolak DPRD, tampaknya belum tentu diajukan lagi di APBD Perubahan 2021. Pasalnya, pemprov memilih kembali mengkaji rencana pembangunan itu. Proyek itu adalah jalan layang (flyover) Muara Rapak di Balikpapan dan gedung perawatan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.

Sedianya, proyek tersebut diajukan Pemprov Kaltim dalam kontrak tahun jamak yang diharap bisa dimulai pada APBD Murni 2021. Namun, usulan itu mendapat penolakan legislatif. Sebab, pengajuannya dianggap terlalu mendadak. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, pengajuan MYC pada tahun ini belum tentu jadi. DPRD masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov Kaltim. "Tahun ini soal MYC ditinjau ulang lagi. Bisa iya bisa enggak. Kalau gubernur enggak mengusulkan, enggak bisa. Jadi, kalau mau, ya harus diusulkan lagi," kata Sigit.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menambahkan, karena proyek diusulkan dibiayai dengan skema multiyears, penganggarannya tidak bisa dimulai di APBD Perubahan 2021. Tetapi, pendataannya bisa dilakukan sejak APBD Perubahan tahun ini. Selain data-data terkait proyek, mekanisme penganggaran menjadi hal krusial. Politikus Golkar ini menambahkan, sebenarnya DPRD dan pemprov bisa membahas langsung MYC. Apalagi data-data terkait dua proyek tersebut masih ada.

"Termasuk pembangunan RSUD AWS yang juga sangat penting untuk masyarakat. Prioritas dibangun. Sebab, dibutuhkan masyarakat," katanya. Namun, yang perlu digarisbawahi, sambung dia, perubahan bisa terjadi pada kebutuhan pembebasan lahan. Sebab, angka pembebasan lahan bisa berubah. Karena menyesuaikan harga nilai jual objek pajak (NJOP).

Sementara itu, sempat ngotot mengajukan proyek MYC pada akhir tahun lalu, sikap Pemprov Kaltim saat ini terbilang pasif. "Kita kaji dahulu. Karena sudah ditolak DPRD," kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sa'bani. Menurutnya, pemprov belum bisa memastikan apakah akan mengusulkan kembali proyek tersebut atau tidak. Opsi ini juga mempertimbangkan apakah ternyata akan ada proyek yang dianggap lebih penting dan darurat untuk dibiayai.

Sebagaimana diketahui, pembahasan APBD 2021 Kaltim cukup alot di pengujung tahun lalu karena pemprov mengajukan MYC senilai Rp 495 miliar. Proyek ini memuat pembangunan flyover di Balikpapan senilai Rp 184 miliar. Kemudian, pembangunan gedung perawatan Pandurata di RSUD AWS dan sarana pendukungnya senilai Rp 311 miliar. Proyek ini direncanakan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun. Yaitu 2021 hingga 2023.

Hanya, proyek MYC ini disoal DPRD karena dianggap mendadak diusulkan jelang kesepakatan KUA-PPAS 2021. Lagipula, proyek tidak masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Padahal, seyogianya sebuah proyek prioritas mesti masuk RPJMD. Selain itu, dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga belum lengkap. Mulai status lahan, analisis mengenai dampak lingkungan, hingga dewan yang agak khawatir tentang kemampuan fiskal daerah. Mengingat, pandemi juga belum tuntas. Sehingga, anggaran juga diprioritaskan untuk penanganan pandemi.

Setelah pro-kontra hingga pusat turut dilibatkan terkait konsultasi dan rekomendasi hal ini, disepakati bahwa MYC tak dapat masuk di rancangan APBD Murni 2021. Tetapi, bisa dipersiapkan di APBD Perubahan 2021 dan masuk di APBD Murni 2022. Sementara itu, soal pembangunan tahun ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, ada rencana pembangunan di beberapa rumah sakit.

"Rencananya di RSUD Kanudjoso Djatiwibowo (Balikpapan). RSUD Korpri dan rumah sakit mata di Basuki Rahmat (Samarinda). Untuk RSUD AWS tahun ini masih tahap perencanaan," jelas Fitra. Sedangkan infrastruktur jalan, turut diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Namun, tak ada paket besar. Lanjut dia, paket paling besar sekitar Rp 30 miliar. (nyc/riz/k16)