PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Anggaran pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan hanya dialokasikan Rp 10 miliar. Alasannya, pada awal tahun ini, kegiatan yang dilaksanakan baru penerbitan penetapan lokasi (penlok). Sehingga, akan dilakukan penambahan anggaran pengadaan lahan pada APBD Perubahan Kaltim 2021 nanti.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan, jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan akan dibangun sepanjang 15,35 kilometer. Dengan dan ROW (right of way) atau lebar badan jalan sekitar 100 meter, luas lahan yang diperlukan sekitar 129 hektare. “Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp 10 miliar dulu, untuk keperluan persiapan pengadaan lahan, karena ini baru penlok. Kemudian sosialisasi. Berikutnya nanti, setelah ada pengukuran bidang dari BPN baru bisa kita bayar. Dan insyaallah di (APBD) perubahan akan dialokasikan kembali sesuai kebutuhan,” katanya dalam pertemuan virtual Pemprov Kaltim, pekan lalu.

Dia menuturkan, gubernur maupun wakil gubernur Kaltim berharap pembebasan lahan bisa diambil alih pemerintah pusat. Seperti Program Strategis Nasional (PSN) lainnya. Walaupun, infrastruktur yang dicanangkan menjadi akses menuju calon Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), tidak termasuk dalam PSN yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. “Kami berharap, pembebasan lahannya bisa diambil alih (pemerintah) pusat juga. Sehingga dapat meringankan beban Pemprov Kaltim,” katanya.

Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, wali kota Balikpapan telah menerbitkan surat keputusan (SK) penlok jalan pendekat Jembatan Pulau Balang tersebut. Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan diketuai Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Syaiful Bahri. Jalan pendekat berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

Dengan luasan sekitar 129 hektare, jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan selama dua tahun. Yakni 2021–2022. Staf Bidang Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim yang mengurusi kegiatan pembebasan lahan, Jeni Carold Butarbutar mengatakan, setelah kegiatan diumumkan ke publik, selanjutnya akan dilakukan pematokan lahan yang akan dibebaskan. “Ini lagi persiapan pematokan. Anggota kami sedang survei lokasi memasang tanda titik koordinatnya. Untuk membantu pematokan,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin.