PROKAL.CO,

BALIKPAPAN–Pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan terus bergulir. Dengan luasan sekitar 129 hektare, pengadaan lahan yang berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, diperkirakan memakan waktu dua tahun. Yakni, 2021 hingga 2022.

Sebelumnya, surat keputusan (SK) penerbitan penetapan lokasi (penlok) yang didelegasikan kepada wali kota Balikpapan telah diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim. Untuk selanjutnya diumumkan ke masyarakat. Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan, telah mengumumkannya di harian ini pada Kamis (21/1).

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Lahan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan Jeni Carold Butarbutar menyampaikan, selain pengumuman di media massa, pengumuman juga akan dilakukan di Kantor Kelurahan Kariangau dan Kecamatan Balikpapan Barat selama 7–14 hari. “Selanjutnya kami akan melakukan pematokan lahan yang akan dibebaskan,” katanya, kemarin. Setelah pengumuman dilakukan, DPUPRPera Kaltim akan bersurat ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan (Kantah) Provinsi Kaltim.

Guna meminta dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan pengadaan lahan. Menurut identifikasi sementara, mayoritas lahan yang akan dibebaskan merupakan milik perseorangan. “Identifikasi sementara sekitar 90 persen, tanah milik perseorangan. Sisanya perusahaan,” katanya. Kabid Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Irhamsyah menambahkan, pengumuman selama 14 hari itu dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pemilik lahan yang keberatan terhadap hasil inventarisasi lahan yang sudah dilakukan.

Jika, tidak ada yang menyanggah, DPUPR-Pera Kaltim akan bersurat ke Kanwil BPN/Kantah Kaltim untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan pengadaan lahan. Selanjutnya, Kanwil BPN Kaltim akan menunjuk panitia pelaksanaan pengadaan lahan yang melibatkan BPN/Kantah Balikpapan. “Kami bersama-sama akan melakukan melakukan pengukuran. Kemudian, kami juga akan melaksanakan pemasangan patok,” katanya.

Untuk identifikasi kepemilikan lahan yang akan dibebaskan, DPUPR-Pera Kaltim akan mengacu pada dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) atau land acquisition and resettlement plan (LARP). Yang memuat luasan lahan beserta daftar pemilik lahan yang masuk ke wilayah jalan pendekat yang akan dibangun tersebut. “Data itu, akan kami serahkan juga ke BPN. Lebih banyak lahan milik perorangan daripada perusahaan,” ucapnya tanpa memerinci data tersebut.