PROKAL.CO,

BALIKPAPAN- Lelang Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) kembali mengalami penundaan. Proyek yang dibangun di atas Teluk Balikpapan ini ditangguhkan sementara lantaran masih dilakukan pembahasan oleh tim kajian pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kaltim Post, jembatan tol sepanjang 7,35 kilometer itu akan dilelang bersamaan dengan rencana pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sepanjang 206,6 kilometer. Akan tetapi, lelang jembatan tol dengan nilai investasi sekira Rp 15,53 triliun itu ditunda untuk sementara waktu. Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Irwan, merespons penundaan lelang tersebut. Menurutnya, alasan penundaan karena menunggu legal standingatau kedudukan hukum pemindahan IKN. Dalam hal ini, undang-undang tentang IKN.

Anggota parlemen daerah pemilihan Kaltim ini menerangkan, jembatan tol Balikpapan-PPU direncanakan terintegrasi menuju Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang bakal menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN baru nanti. “Kalau itu dibangun, kemudian IKN enggak jadi ‘kan, juga mubazir. Jadi saya pikir itu ditunda, sambil menunggu legal standing RUU IKN,” katanya saat ditemui Kaltim Postdi Balikpapan, (6/1).  

Hal itulah yang membuatnya turut mendesak agar pemerintah segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ke DPR RI, sehingga segera dilakukan pembahasan awal Januari 2021 ini. “Sehingga semua pembangunan terkait IKN bisa dimulai tahun ini,” harapnya. Irwan menyebutkan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan kementerian yang turut menangani pemindahan IKN, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyatakan perencanaan yang disusun mereka telah siap sepenuhnya.

“Kalau secara perencanaan sudah siap, baik Bappenas atau PUPR. Permasalahannya adalah legal standing-nya belum ada. Jika sudah ada, mereka akan langsung bekerja,” pungkas Irwan.  Diketahui, rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan-PPU sudah disusun oleh bupati PPU periode 2013–2018 Yusran Aspar pada 2014. Saat itu jembatan di atas laut ini bakal menghubungkan Kawasan Melawai di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota di Balikpapan dengan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam di PPU. Namun, sekira 2019, titik lokasinya di PPU berubah. Bergeser sedikit ke Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.

Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan prakualifikasi untuk lelang investasi jembatan tol pada Juli 2019 lalu. Yang akhirnya dihentikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada November 2019, karena ada rencana pemindahan IKN ke Kecamatan Sepaku. Perencanaan pembangunan Jembatan Tol Balikpapan disusun oleh PT Tol Teluk Balikpapan. Konsorsium pembangunan beranggotakan PT Waskita Toll Road (WTR), PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (Perusda Pemprov Kaltim), Perusda Benuo Taka (Perusda milik Pemkab PPU) dan Perusda Komaba Balikpapan.