JAKARTA - Surat edaran dari pusat sudah dirilis tiga pekan lalu. Plt Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam juga mengeklaim ”berdasarkan pantauan sudah berjalan semua”.

Tapi, ternyata keluhan tentang bantuan pulsa untuk mahasiswa buat pelaksanaan pembelajaran secara online alias daring masih bermunculan. Misalnya, yang terjadi di Universitas Brawijaya (UB) Malang lewat gelombang protes memakai tagar #AmarahBrawijaya di Twitter.

Tagar tersebut sempat bertahan lama di jajaran trending topic, mulai Selasa malam (28/4) sampai Rabu siang (29/4). Beragam keluhan disampaikan para pengusung tagar. Terutama tentang terogohnya kocek para mahasiswa untuk menyediakan kuota internet dan ketidakpekaan rektorat UB.

Menanggapi keluhan yang disampaikan lewat #AmarahBrawijaya itu, Rektor UB Nuhfil Hanani menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan operator untuk layanan gratis pulsa bagi seluruh mahasiswa. ”Dengan (kuota internet, Red) 30 GB (gigabyte),” katanya kemarin.

Sementara itu, mahasiswa yang tidak mampu diberi subsidi pulsa Rp 100 ribu. Namun, uang terebut tidak diberikan ke mahasiswanya. Tetapi, diberikan kepada operator. ”Diprioritaskan mahasiswa bidikmisi dan mahasiswa UKT (uang kuliah tunggal) kategori 1,” katanya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam pada 6 April lalu mengeluarkan surat terkait pelaksanaan pembelajaran online. Salah satunya tentang pemberian bantuan pulsa kepada mahasiswa. Setiap rektor diminta membuat surat keputusan untuk menjalankannya. Anggarannya diambilkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kampus masing-masing.

Ketika dikonfirmasi secara terpisah kemarin, Nizam mengatakan sudah memantau di lapangan. Mantan dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, sebagian besar persoalan biaya internet untuk mahasiswa sudah teratasi. ”Hampir semua perguruan tinggi sudah memberikan bantuan data untuk mahasiswa yang membutuhkan,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB Abdul Hakim menambahkan, saat ini sedang diproses pemberian paket data untuk sekitar 7.000 mahasiswa program bidikmisi dan kategori UKT 1 atau SPP paling rendah. Terkait pelaksanaan kuliah daring, UB meminta pelaksanaannya yang mudah sehingga tidak menyulitkan mahasiswa. Saat ini dia memperkirakan 60 persen sampai 70 persen mahasiswa UB telah kembali ke rumah masing-masing.

Nuhfil juga menyebut UB telah memberikan sembako senilai Rp 200 ribu kepada mahasiswa yang tidak mampu dan tinggal di Malang. ”Ada layanan makan gratis juga khusus makan malam kepada mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa,” katanya.

Menurut Nizam, kondisi di setiap PTN (perguruan tinggi negeri) berbeda-beda. Dia mencontohkan di PTN yang kategori satuan kerja (satker) yang sempat ada kendala pengalihan dana. Sebagai satker, mereka sulit mengalihkan dana dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya.

Sedangkan untuk PTN badan hukum (PTN-BH) sejak awal sudah aktif memberikan dukungan untuk para mahasiswa. Sebab, penggunaan dana di PTN-BH lebih fleksibel.

Di bagian lain jagat Twitter kemarin juga diramaikan tagar #kemenagprank. Tagar tersebut dipicu kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan rencana penerapan diskon UKT untuk mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kemenag.

Menag Fachrul Razi menjelaskan, kebijakan diskon UKT dibatalkan karena anggaran mereka dipotong Rp 2,6 triliun. Namun, Fachrul mengatakan, jajaran Kemenag akan membahas kembali rencana diskon UKT tersebut.

Dia mengatakan, semua pihak harus fair. Saat ini mahasiswa sudah tidak datang lagi ke kampus. Dengan demikian, mahasiswa menerima pelajaran tidak sebanyak kondisi normal. ’’Sehingga kalau dia mestinya bayarnya sekian, lalu hanya menerima sebagian (perkuliahan, Red), mestinya tidak sebesar itu bayarannya,’’ jelasnya.

Apalagi, mahasiswa juga harus mengeluarkan uang untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Di sisi lain, dia tidak memungkiri bahwa ada orang tua mahasiswa yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. ”Kami juga akan mohon petunjuk ke Kemenkeu. Apa langkah lain yang bisa dilakukan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, DPR menyoroti kondisi PTS (perguruan tinggi swasta) yang mengalami kesulitan keuangan. Sebab, para mahasiswanya kesulitan untuk membayar SPP.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, pembelajaran jarak jauh selama pandemi membuat PTS harus menyediakan berbagai perangkat pembelajaran online seperti bandwidth internet dalam jumlah besar, e-book, video, hingga aplikasi diskusi online berbayar.

”Biaya tidak sedikit sehingga manajemen PTS terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penyelenggaraannya,” ujarnya.

Karena itu, Huda mendesak Kemendikbud agar merumuskan skema bantuan untuk PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial selama pandemi Covid-19. Diakui, selama ini pemerintah memang telah memiliki program bantuan bagi PTS melalui skema program pembinaan-perguruan tinggi swasta (PP-PTS).

”Namun, dalam kondisi saat ini, dia berpendapat bahwa skema ini perlu diperluas dengan mengakomodasi PTS-PTS terdampak wabah Covid-19 sebagai salah satu objek sasaran program,” katanya.

Huda juga meminta syarat PP-PTS yang selama ini bertumpu pada capaian akademik seperti penyelesaian program akademik tepat waktu, masa studi sesuai kurikulum, minimnya jumlah mahasiswa yang drop out, dan lainnya diperingan. (wan/mia/c10/ttg)