SAMARINDA –Kaltim sebagai daerah potensial pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) nyatanya sebatas omongan. Belum disertai dengan regulasi yang menguatkan dari pemerintah pusat. Itu berkaca dari proyek setrum dengan teknologi tersebut di Benua Etam masih jalan di tempat.

Dengan demikian, agaknya untuk sementara waktu, Kaltim masih bergeming. “Ada arahan dari Pak Gubernur (Awang Faroek Ishak) cooling down dulu,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto, kemarin (8/10).

Sebab, kebijakan energi untuk go nuclear merupakan domain pemerintah pusat. Sepanjang lampu hijau itu belum dikeluarkan, pembangunan PLTN akan terbentur hal tersebut. “Semangat apapun kita, kalau pusat tidak mengizinkan, tidak bisa,” kata pria berkacamata itu.

Apakah Pemprov Kaltim sudah patah arang? Dwi menepis bila dikatakan demikian. Dia menuturkan, diperlukan strategi dan waktu yang tepat untuk melunakkan hati pusat. Sebelum meyakinkan presiden, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang. Mulai konsep hingga sumber pendanaan. “Dari bawah harus betul-betul bulat. Habis itu baru meyakinkan presiden, setuju atau tidak?” ujarnya.

Mengenai BUMN Tiongkok, China General Nuclear Power Corporation, yang tertarik membangun, sebut dia, itu masih sebatas penawaran. Belum ada tindak lanjut. “Ya itu tadi tunggu lampu hijau dari pusat,” katanya.

Guru besar Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda itu mengklaim, pemprov dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) selalu berkoordinasi. Bahkan, ada keinginan, bersama para ilmuwan nuklir berdiskusi dengan presiden mengenai kebijakan pemanfaatan nuklir untuk pembangkit listrik. “Jadi, cooling down bukan berarti finis,” katanya.

Diketahui, ada dua regulasi yang mengadang kebijakan pemanfaatan nuklir untuk penyediaan setrum. Pertama, PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam aturan itu, pemanfaatan nuklir sebagai opsi terakhir. Saat sekarang, pemerintah masih mengandalkan sumber energi dari fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Setelah itu habis, baru mengkaji pemanfaatan nuklir.

Kedua, PP 2/2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. Di situ disebutkan, pembangkit listrik tenaga nuklir yang bisa dibangun adalah yang telah beroperasi secara komersial. Nah, yang selama ini komersial adalah yang berbahan bakar uranium, bukan torium.

Di balik mengerem sejenak hasrat membangun PLTN di Benua Etam, pemprov justru memiliki rencana lain dalam pemanfaatan nuklir. Lahan 20 hektare disiapkan di Kawasan Industri Buluminung, Penajam Paser Utara (PPU).

Di sana akan dibangun The Buluminung Nuclear Industry Science and Technology Park (BNI-STP) atau Pusat Nasional Sains Techno Park Teknologi dan Industri Nuklir. Tempat tersebut akan memproduksi pemanfaatan nuklir untuk kesehatan dan pertanian. Semisal, pemeliharaan tanaman dengan nuklir supaya tahan hama, berproduksi tinggi, dan kebal penyakit. “Iradiator sebagai pengawet. Buah tak mudah busuk, ketimbang pakai zat kimia berbahaya. Mendatangkan keuntungan bagi Kaltim kalau terwujud,” ujar Dwi.

Saat ini, pra-studi kelayakan sudah dilakukan. “Sudah ada hasilnya, tapi belum bisa dipublikasi,” katanya.

Dalam perjalanannya, tak semanis yang diharapkan. Perubahan pimpinan di Rosatom, BUMN nuklir asal Rusia, turut memengaruhi kebijakan. “Setiap unit yang dibangun harus kita dibayar. Kalau begitu ceritanya sama saja mereka sebagai kontraktor, bukan investor,” tuturnya.

Informasi itu sebagai bentuk antisipasi pemprov untuk mencari calon investor lain. Diestimasi kebutuhan biaya untuk mewujudkan BNI-STP senilai Rp 5 triliun dengan masa pembangunan 2–3 tahun. “Ini lebih realistis daripada PLTN,” ucapnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Purwadi, membenarkan potensi PLTN di Kaltim cukup besar. Apalagi meminjam data riset dari Batan, potensi kandungan uranium di Kawat, hulu Mahakam, Kaltim, ada 17 ribu ton. Data Batan menunjukkan, kandungan itu tersimpan di lahan seluas sekitar 16 kilometer persegi.

“Tetapi, sekali lagi tinggal kebijakan presiden. Gubernur saat itu sudah mengajukan izin. Tetapi hingga kini izin itu belum ada, padahal kalau diizinkan, saat itu disebutkan Gubernur pada 2016 sudah bisa dibangun PLTN,” ucapnya.

Kaltim, setelah pensiun dari kayu, beralih ke batu bara. Namun, perlahan emas hitam kini mulai ditinggal dan beralih ke gas. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kemungkinan pilihan sumber bahan bakar semakin sedikit. “PLN yang saya lihat bukan tidak mau berbicara soal PLTN. Ini soal kebijakan politik. Presiden yang pegang isunya. Tinggal sekarang siapa yang pimpin, dia pegang kebijakan,” sebutnya.

PLN sebagai pemegang kuasa listrik hanya menerima produk. Intinya, sumber daya harus ekonomis dan mudah didapat. Selain itu, tingkat ketersediaannya masih mencukupi. Makanya, solar tetap dipertahankan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas disebut masih kucing-kucingan dan riset yang selama ini dilakukan tidak pernah digunakan secara nyata.

“Ibarat main bola, Batan itu latihan terus, tetapi tidak pernah disuruh bertanding. Jadi, banyak periset dan ahli nuklir yang justru bekerja di negara lain,” sambungnya.

Saat ini, Batan memiliki tiga reaktor. Pertama, Reaktor Triga Mark II di Bandung sebagai pusat penelitian dan produksi isotop. Kedua, Reaktor Kartini di Jogjakarta yang berfungsi pusat penelitian dan pelatihan operator reaktor.

Ketiga, RSG GA Siwabessy di Serpong, Tangerang Selatan. Fungsinya sama dengan Reaktor Triga Mark II. Untuk satu bahan bakar reaktor nuklir, 1 gram uranium oksida sama dengan konsumsi 2,25 ton batu bara.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebelumnya mendukung proyek nuklir di Indonesia. Bahkan, Kaltim paling berpotensi sebagai basis pembangunan PLTN di negeri ini.

Agus Puji Prasetyono, staf ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas, Kemenristekdikti, menyebutBenua Etam cenderung lebih aman dari bencana dan memiliki lokasi strategis.

Pria berkacamata itu menyampaikan, pihaknya dan bersama peneliti nuklir sampai sekarang tengah berupaya meyakinkan Presiden Joko Widodo melalui dokumen. Bahkan, hingga membentuk komunitas peneliti agar mampu mewujudkan PLTN. “Dokumennya masih kami susun,” ujarnya di Balikpapan, Jumat (6/10).

Agus menggambarkan, dalam tujuh tahun setelah dokumen tersebut disetujui pemerintah, PLTN sudah terwujud. “Jika sudah disetujui, tahap selanjutnya adalah membuat prototipe PLTN. Ini yang sedang mengarah ke sana,” ucapnya.

PROBLEM LISTRIK

Listrik Kaltim memang belakangan kerap biarpet. Surplus daya di Sistem Mahakam–jaringan listrik di Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Bontang–nyatanya belum membuat aman pasokan setrum ke pelanggan. Faktor gangguan jaringan menjadi salah satu penyebab listrik kerap padam. Sementara itu, daya mampu Sistem Mahakam 560 MW. Sedangkan beban puncak sebesar 380 MW. Dengan begitu, daya masih surplus 180 MW.

Menanggapi itu, PLN kembali bersuara soal keandalan listrik di Kaltim. Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Kaltim-Kaltara (Kaltimra) Wijayanto Nugroho mengatakan, penyebab gangguan pasokan listrik kerap terjadi karena bencana alam hingga pohon yang mengenai jaringan listrik.

Dikatakan, PLN melalui area dan rayon setiap hari telah berupaya merintis terhadap ranting pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. “Petugas diturunkan untuk mengatasi itu. Kami juga punya rencana kerja tiap bulannya. Pohon atau ranting yang sudah terlihat akan menyentuh jaringan, langsung kami potong,” jelasnya.

Meski demikian, ujar dia, PLN tidak bisa menebang pohon begitu saja tanpa izin. Izin yang dimaksud adalah izin tebang kepada pemilik pohon, terutama untuk pohon produktif. Selain itu, pihaknya berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (DPP) setempat. “Perintisan pohon baru bisa dilakukan setelah mendapat izin dari pemilik dan instansi terkait,” bebernya.

PLN meminta pemilik pohon yang hampir mengenai jaringan listrik untuk memberi izin menebang atau memangkas. Cara itu dilakukan agar keandalan pendistribusian pasokan listrik terus terjaga.(ril/rom2/k8)